Mahasiswa UGM Protes UKT Tak Tepat Sasaran: Banyak yang Harus Utang

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi di Balairung UGM. Mereka menyampaikan kritik soal uang kuliah tunggal (UKT) yang kerap tidak sesuai dengan kondisi para mahasiswa.

Koordinator Forum Advokasi UGM 2024, Rio Putra Dewanto, mengungkapkan berdasarkan hasil survei 722 mahasiswa UGM angkatan 2023 ditemukan 511 mahasiswa atau 70,7 persen merasa keberatan dengan jumlah UKT yang telah ditetapkan oleh UGM.

"Dari 722 mahasiswa tadi, sebanyak 52,1 persen itu mengajukan peninjauan kembali. Ini ada indikasi sebenarnya UKT di Universitas Gadjah Mada itu belum optimal dalam penetapannya, karena teman-teman ini merasa keberatan bahkan sampai 70,7 persen. Apa itu angka yang optimal bagi Universitas Kerakyatan," ujar Rio di Balairung UGM, Sleman, Kamis (2/5/2024).

Masih dari hasil survei, dari ratusan mahasiswa yang merasa kesulitan untuk membayar UKT 2023 kemudian mencari alternatif cara agar tetap bisa berkampus. Upaya itu mulai dari meminjam hingga menggadaikan barangnya.

"Dari temuan kami sebanyak 93 mahasiswa itu mendaftarkan ke beasiswa. Lalu sebanyak 65 mahasiswa itu terpaksa harus berutang atau pinjam terhadap keluarganya," katanya.

"Lalu 34 mahasiswa menjual atau menggadaikan kekayaan atau barang berharga atau sejenisnya," imbuhnya.

Rio menyoroti keterlibatan mahasiswa dalam penetapan UKT ini masih kurang. Dari 18 fakultas yang ada di UGM, dan 1 sekolah vokasi, masih ada 2 fakultas yang tidak melibatkan mahasiswa dalam verifikasi penetapan UKT.

Golongan di UKT di UGM ada lima. Pertama, golongan pendidikan unggul membayar 100 persen dari UKT, lalu golongan 75 persen subsidi, golongan 50 persen subsidi, golongan 25 persen subsidi, sama 100 persen subsidi.

"UKT itu mengacu sistem indeks kemampuan ekonomi dalam berjalannya tidak tahu, langsung keluar nominal," ujarnya.

Respons Kampus

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito, yang menemui mahasiswa mengatakan setiap kebijakan terbuka atas kritik. Jika ada hal yang salah, kata Arie, harus dikoreksi berdasarkan data yang tepat.

"Misalnya ada contoh mahasiswa KIP atau UKT ini besarannya kok tidak sesuai, kalau ditemukan mahasiswa kaya merasa miskin (mendapat KIP) itu harus segera diproses dan harus segera diganti, harus ada tindakan, termasuk KIP," kata Arie.

Kaesang Bantah Erina Gudono Nyalon Jadi Bupati Sleman

Kaesang Bantah Erina Gudono Nyalon Jadi Bupati Sleman