.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah kabar Pemerintah Provinsi Jatim menyetop biaya pengobatan korban Kanjuruhan. Khofifah membeberkan kondisi pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang yang merupakan rumah sakit milik Pemprov Jatim.
Khofifah menegaskan, pihaknya masih melayani setiap pasien korban Tragedi Kanjuruhan tanpa biaya alias gratis.
"Seluruh korban luka-luka dalam peristiwa Kanjuruhan, Malang 1 Oktober 2022 yang masih membutuhkan perawatan medis hingga saat ini tetap dilayani dan ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Jawa Timur jika perawatan di RS Saiful Anwar Malang atau RS milik Pemprov manapun," kata Khofifah dalam keterangannya kepada detikJatim, Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khofifah mengatakan, bagi warga yang baru lapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan, tetap bisa dilayani RSSA asal membawa surat pengantar.
"Bagi mereka yang baru melapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan setelah masa tanggap darurat selama 14 hari yang dihitung sejak kejadian tersebut, bisa dilayani gratis jika membawa surat pengantar dari pemkab atau pemkot," bebernya.
Mantan Menteri Sosial RI ini membeberkan, saat ini ada 4 pasien yang dirawat di ruang ICU RSSA. Kemudian, ada 3 pasien dirawat di ruang HCU RSSA. Sementara, ada satu pasien yang dirawat di lower care.
"Pasien yang sudah kontrol 12 orang. Semua dalam tanggungan Pemprov Jatim. Insyaallah, seluruh korban yang dirawat di RSSA akan kami tangani dengan baik hingga yang bersangkutan sehat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan saya tegaskan gratis tidak dipungut biaya apapun, baik itu yang masih dirawat, atau kontrol," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Komnas HAM mengaku memperoleh informasi penghentian pembiayaan korban luka Tragedi Kanjuruhan. Informasi itu, kata Komnas HAM, didapat dari suporter Arema FC, Aremania.
"Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama temen-temen Aremania, ini sedang kami telusuri, itu ada informasi bahwa Pemprov Jawa Timur itu menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
(hil/dte)
