Pakar Hukum Sebut Korban Tragedi Kanjuruhan Bisa Class Action ke Negara

Pakar Hukum Sebut Korban Tragedi Kanjuruhan Bisa Class Action ke Negara

Praditya Fauzi Rahman - detikJatim
Selasa, 04 Okt 2022 17:52 WIB
Tragedi maut usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10) menewaskan 125 orang. Mari bantu donasi di berbuatbaik.
Kerusuhan Kanjuruhan berujung tragedi tewasnya 125 orang. (Foto: berbuatbaik.id)
Surabaya -

Korban meninggal dan luka tragedi Kanjuruhan bisa mengajukan gugatan class action ke negara. Itu bila para korban masih merasa keberatan atas kejadian tersebut.

"Kalau Panpel, PSSI,dan Arema itu gugatan perdata Class Action bisa diajukan. Nanti sesuai Perma nomor 1 tahun 2000, bisa terakomodir secara keseluruhan," ujar Pakar Pidana Prof Dr Sunarno Edy Wibowo kepada detikJatim, Selasa (4/10/2022).

Pria yang akrab disapa Bowo ini menilai para korban secara keseluruhan bisa melakukan gugatan secara langsung atau diwakilkan. Dalam penerapannya korban juga bisa mengajukan melalui advokat.

"Misalnya, ada 400 orang, nah bisa melalui advokat. Misalnya lagi, 1 paguyuban minta (ganti rugi) dari negara, nanti akan diberi dari kas atau keuangan negara. Negara harus bertanggung jawab. Kalau kena class action, ya harus bayar!," kata Bowo.

Apapun alasannya, kata Bowo, apakah karena kondisi yang terjadi di lapangan atau lainnya, pihak keamanan lah yang menurutnya paling bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.

"Saya mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya. Apapun bentuknya adalah keamanan. Polri yang bertanggung jawab. Karena dalam UU 2/2002 Polri merupakan keamanan, ketertiban, mengayomi, melindungi, mengamankan. Semuanya itu Polri. Kemudian di samping itu ada TNI. Apapun itu, kelihatan sekarang, kan, dalam rekaman video itu kelihatan ada arogansi TNI juga," katanya.

Wibowo lantas menyoroti ketentuan FIFA. Menurutnya, dalam Pasal 19 Statuta FIFA telah diatur perihal pelarangan penggunaan gas air mata di dalam stadion.

"Kalau security atau keamanan tentang berhubungan dengan aturannya. Normatifnya dengan SOP-nya, enggak boleh pakai gas air mata dalam lapangan," katanya.

Selain kode etik profesi, kata Bowo, pihak keamanan bisa dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP tentang Kelalaian yang menyebabkan orang mati dengan ancaman pidana 5 tahun.

"Selain kena kode etik profesi, dalam arti itu etika, dalam Perkap nomor 34 itu kena. Jadi ada 2 persoalan, di samping pidana juga tentang etika profesi sebagai kepolisian," tuturnya.

Kapolda Jatim harus turut bertanggung jawab. Baca di halaman selanjutnya.