.webp)
Menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, TNI, Polri, juga DPRD Ponorogo. Ribuan petugas disiagakan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran coblosan.
Ada sebanyak 1.900 petugas yang disiagakan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran di hari pencoblosan. Mereka berjaga di seluruh TPS di Ponorogo mulai dari pengiriman logistik hingga rekapitulasi penghitungan surat suara.
Para petugas tersebut terdiri dari para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas kecamatan (Panwascam). Mereka dikumpulkan dalam Apel Siaga Pengawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakapolres Ponorogo Kompol Gandi Darma Yudanto mengatakan apel itu adalah wujud nyata kesiapan pengawas pemilu dalam mengawal proses Pilkada serentak tahun ini demi memastikan jalannya pemilu yang aman, tertib, dan sesuai aturan.
"Tentu kita bersama stakeholder dibarengi peran aktif masyarakat akan mampu menciptakan suasana Pilkada Ponorogo yang aman dan kondusif," kata Gandi kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).
 Apel Siaga Pengawasan jelang coblosan di Ponorogo. (Foto: Istimewa) |
Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa menambahkan masa krusial pemilihan serentak ada pada masa tenang, yakni pada 24 hingga 26 November 2024, kemudian pada saat distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November.
"Jadi apel siaga ini kami gelar sebagai bentuk kesiapan kami mengawasi setiap tahapan Pilkada. Terutama untuk mengawasi distribusi logistik sampai pungut hitung harus disiapkan," papar Bahrun.
Bahrun menambahkan pada masa tenang rawan terjadi money politic (politik uang), propaganda isu SARA, hingga penyebaran berita bohong di tengah-tengah masyarakat.
Untuk memastikan kelancaran tahapan Pilkada serentak 2024, Bawaslu menerjunkan 63 pengawas kecamatan (Panwascam), 307 pengawas desa/kelurahan (PKD), serta 1.519 pengawas TPS (PTPS).
"Pesan saya mari kita bekerja keras untuk menyukseskan tugas-tugas pengawasan ini dengan baik, penuh tanggung jawab dan berkeadilan," pungkas Bahrun.
(dpe/iwd)
