Apa Itu Serangan Fajar dalam Pemilu? Ini Penjelasan Lengkapnya

Praktik politik uang dalam kontestasi politik telah menjadi hal yang umum dan membudaya, mempengaruhi sistem demokrasi, serta menyebabkan tingginya biaya politik. Istilah "Serangan Fajar" kembali populer menjelang pemilihan kepala daerah 2024 dan sering dikaitkan dengan politik uang.

Dilansir dari akun Instagram @Jatimpemprov, sebanyak 95% Pemilu dan Pilkada masih dipengaruhi kekuatan uang. Diperkirakan setiap peserta pemilu harus mengeluarkan 5-15 Miliar untuk bersaing di kontestasi politik. Tidak hanya itu, sebanyak 72% pemilih pada pemilu 2019 dan 2020 menerima uang atau barang dari peserta pemilu tanpa dilaporkan ke penyelenggara.

Menghadapi hal ini, seruan "Hajar Serangan Fajar" kembali digencarkan, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memberikan edukasi khusus terkait serangan fajar karena tindakan ini bertentangan dengan hukum. KPK berharap masyarakat memahami dampak negatif dari politik uang dan serangan fajar.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai serangan fajar yang marak terjadi menjelang pemilu 2024.

Mengenal Serangan Fajar

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, "Serangan Fajar" merupakan istilah populer dari praktik politik uang. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 187 A ayat 1-2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serangan fajar tidak terbatas hanya pada pemberian uang, tetapi juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau barang lain yang bernilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan.

Sesuai Pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, bahan kampanye yang diperbolehkan meliputi selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis. Nilai setiap bahan kampanye ini jika dikonversikan tidak boleh lebih dari Rp 60.000.

Dampak Serangan Fajar

KPK mengidentifikasi dua dampak utama dari serangan fajar diantaranya:

1. Kerugian Lima Tahun

Pemilih dapat menderita kerugian selama lima tahun masa jabatan karena janji-janji politik dari pelaku serangan fajar belum tentu ditepati, terutama jika politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

2. Memicu Korupsi

Kandidat yang terlibat dalam serangan fajar sering kali akan melakukan tindakan korupsi setelah terpilih untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye.

3. Merusak Demokrasi

Serangan fajar merusak prinsip dasar demokrasi yang seharusnya menjamin pemilihan yang bebas dan adil. Ketika politik uang dimainkan, hak pilih tidak lagi mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Pemilu yang seharusnya berdasarkan kualitas dan visi, justru berubah menjadi proses di mana suara dibeli dengan imbalan uang atau barang. Ini membuat pemilih kehilangan hak untuk memilih dengan jujur sesuai nurani, dan demokrasi pun terciderai.

4. Menurunkan Legitimasi Pemilu

Politik uang, termasuk serangan fajar, menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ketika praktik curang ini berlangsung secara masif, hasil pemilu dianggap tidak lagi sah atau mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Hal ini menurunkan legitimasi pemimpin terpilih di mata masyarakat, karena kemenangan mereka dianggap didapatkan melalui kecurangan. Legitimasi yang rendah bisa mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik pada pemerintahan yang baru.

5. Menambah Biaya Politik

Serangan fajar juga berkontribusi terhadap peningkatan biaya politik, karena kandidat harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli suara. Ketika biaya politik meningkat, partisipasi dalam politik pun semakin sulit dijangkau oleh calon yang mungkin memiliki kualitas dan integritas tetapi tidak memiliki sumber daya finansial.

Serangan fajar tidak menjamin kemenangan bagi kandidat atau partai politik. Pemilih saat ini lebih pragmatis-mereka mungkin menerima uang tetapi tidak memilih kandidat yang menawarkan uang tersebut. Karena itu, hak memilih sesuai hati nurani tetap sangat penting, dan suara pemilih tidak boleh dibeli.

Sanksi untuk Politik Uang

Berikut beberapa sanksi yang terkait dengan praktik politik uang menurut undang-undang pemilu dan pilkada:

1. Pasal 515 UU Pemilu

Setiap orang yang sengaja memberikan uang atau barang kepada pemilih pada saat pemungutan suara agar tidak menggunakan hak pilihnya, dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

2. Pasal 523 ayat 1-3 UU Pemilu

- Ayat 1: Pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan dipidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 24 juta.

- Ayat 2: Pada masa tenang, jika pelaksana, peserta, atau tim kampanye memberikan imbalan uang atau barang kepada pemilih, pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 48 juta.

- Ayat 3: Jika pelanggaran terjadi pada hari pemungutan suara, pelaku dapat dipidana maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp 36 juta.

3. Pasal 187 A UU Pilkada

- Ayat 1: Setiap orang yang memberikan imbalan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pilkada dipidana dengan penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 6 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

- Ayat 2: Pemilih yang dengan sengaja menerima uang atau barang tersebut juga bisa dikenai pidana dengan hukuman yang sama.

Kampanye Anti Serangan Fajar

Sejak 14 Juli 2023, KPK meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari politik uang. Kampanye ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar menolak dan melaporkan serangan fajar.

KPK berharap pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil, tanpa kecurangan. Diharapkan juga bahwa kandidat dari berbagai partai politik mampu menahan diri dari dorongan untuk menggunakan cara-cara curang seperti serangan fajar yang dapat memicu korupsi.

Tindakan yang Bisa Diambil Masyarakat

Jika menemukan praktik serangan fajar, masyarakat dapat:

1. Tolak dan Hindari: Jangan menerima pemberian yang mengarah ke serangan fajar. Ini adalah cara untuk tidak ikut serta dalam kecurangan pemilu dan korupsi.

2. Laporkan: Laporkan tindakan serangan fajar ke Bawaslu atau Panwaslu setempat, atau secara online melalui kanal JAGA Pemilu.

3. Sebarluaskan Kampanye Anti Serangan Fajar: Dukung gerakan "Hajar Serangan Fajar" dengan menyebarluaskan konten kampanye melalui media sosial atau membuat konten kreatif untuk mengedukasi orang lain tentang bahaya serangan fajar.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Video: Satgas OTT 4 Orang Terduga Pelaku 'Serangan Fajar' di Pasuruan

Video: Satgas OTT 4 Orang Terduga Pelaku 'Serangan Fajar' di Pasuruan