.webp)
Paslon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1, Ipong Muchlissoni (Ipong) dan Segoro Luhur Kusumo Daru (Luhur) menghadiri dialog publik di Gedung Expotorium, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Dialog publik ini berlangsung seru dengan tema 'Sinergi Bersama Membangun Ponorogo'. Dalam kesempatan ini, keduanya tidak hanya menjawab pertanyaan dari panelis, tapi juga melakukan tanya jawab dengan beberapa mahasiswa.
Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) Rido Kurnianto mengatakan dialog publik ini merupakan bagian dari edukasi untuk mahasiswa agar tidak hanya mengikuti pilkada, tapi juga tahu persis visi misi calon. Sekaligus menjadi pembelajaran untuk memudahkan mahasiswa dalam menentukan pilihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira dialog publik tadi cukup lancar, untuk teknis, terkait dengan statement kemudian penjabaran visi misi lancar, meski ada beberapa yang tidak tersampaikan karena limit waktu. Persoalan limit waktu yang menghalangi dialog," terang Rido kepada wartawan, Senin (11/11/2024).
Sementara itu, Ipong tampil prima dalam menjawab setiap pertanyaan dari panelis dan mahasiswa. Meski, harus terbatas dengan waktu.
"Saya rasa (dialog publik) bagus saja, poin pentingnya begini, pemerintah kalau membangun, kalau membuat perencanaan jangan sok jago, jangan sok pinter harus mau melibatkan kampus, universitas untuk bantu mikir, karena Ponorogo ini masalahnya buanyak tapi dananya terbatas," kata Ipong.
Untuk itu, Ipong menyebut pentingnya memperhatikan skala prioritas. Lewat diskusi publik dan masukan dari akademisi kampus, ia berharap tidak ada kekeliruan atau hal mubazir. Misalnya, membuat kebijakan perubahan arah lalu lintas di kota, tujuannya pasti baik untuk supaya kelancaran.
"Kalau tidak disertai konsultasi publik, akibatnya kan kebijakan itu, diputuskan kemudian dicabut, kalau menyangkut itu saja tidak apa-apa. Tapi ini menyangkut kerugian negara, median jalan yang kondisi baik-baik saja dibongkar diganti tali rafia kan nggak lucu," imbuh Ipong.
Menurut Ipong, sebuah kebijakan sebelum diambil harus diperlukan konsultasi publik tidak hanya masyarakat, tapi juga ke DPR dan universitas.
Sedangkan soal Manchester dan Oxford, menurut Ipong, Pemkab hanya bisa mendorong universitas atau kampus di Ponorogo untuk bekerjasama dengan kampus luar negeri. Sebab, urusan perguruan tinggi hubungannya dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.
"Pemkab mana bisa bikin kerjasama dengan Manchester, dengan Oxford untuk perkembangan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu urusan pemerintah pusat dan lagian keduwuren kalau ke sana, itu kan meremehkan perguruan tinggi di Ponorogo. Seharusnya kita berdayakan, kita dorong yang di Ponorogo ini bekerjasama dengan kampus luar negeri. Yang kerjasama bukan Pemkab," papar Ipong.
Kemudian, soal penggusuran pasar stasiun. Ipong mengaku tidak pernah melakukan penggusuran. Namun, kalau menertibkan pernah, karena pedagang stasiun itu berada di kawasan stasiun milik KAI.
"Jangan salah paham, katanya saya gusur pasar stasiun. Padahal pasar stasiun itu milik KAI, tapi kalau menertibkan pernah, menawarkan relokasi ke eks RSUD pernah. Ketika mereka (pedagang) nggak mau ya sudah nggak papa," ujar Ipong.
"Pasar stasiun itu yang mengelola perorangan bukan KAI. KAI hanya menyewakan. Ke KAI retribusi, ke perorangan ya ada retribusi. Tapi kalau mereka menghendaki pasar stasiun ruwet begitu, saya oke saja, nanti kalau mereka mau minta bantuan, kebutuhan mereka apa ya kita bantu," ungkap Ipong.
Ipong juga menjelaskan soal program Satu Sehat dari Kemenkes. Ini merupakan layanan terpadu di bidang kesehatan. Adanya Integrasi Layanan Primer (ILP) harus bersinergi dengan mobil siaga desa, posyandu dan pustu.
"Satu Sehat ini antara lain diciptakan integrasi layanan primer, ketika bicara integrasinya maka mobil siaga desa, layanan posyandu dan pustu itu penting," kata Ipong.
"Pada pemerintahan saya nanti posyandu kita akan revitalisasi tidak hanya kita kasih insentif yang sekarang hilang, tapi akan kita tambahi insentifnya. Kita tambahi sarana prasarananya, mobil siaga desa yang belum dapat akan kita lanjutkan. Karena zaman saya baru 150 unit. Maka akan kita selesaikan di 281 desa paling tidak, syukur-syukur ke 307 desa," jelas Ipong.
Pun di bidang kesejahteraan sosial, bantuan per makanan di rumah kasih sayang, lembaga kesejahteraan sosial, panti asuhan tahun 2016 awal nilainya hanya Rp 5 ribu selama enam bulan. Sedangkan di akhir tahun 2020, nilainya naik menjadi Rp 12,5 ribu selama 12 bulan.
"Karena saya menyadari kalau makan 6 bulan terus sisanya 6 bulan gimana. Sebuah cermin ke anak-anak yatim, sesuai UU wajib diurus pemerintah, pemerintah harus hadir di tengah anak yatim," tukas Ipong.
Sementara, wakilnya Luhur yang juga kader Gerindra ternyata masih berstatus aktif sebagai mahasiswa di Unmuh Ponorogo. Juga suatu kebanggaan baginya dapat mewakili anak-anak muda di Unmuh dalam rangka mewujudkan membangun Kabupaten Ponorogo ke depan.
"Politik bukan milik orang dewasa saja, anak-anak muda perlu belajar politik. Anak muda penerus tongkat estafet bangsa, generasi muda sesama mahasiswa, marilah kita belajar politik serta ikut berpartisipasi agar bisa membangun Kabupaten Ponorogo lebih baik dan maju," pungkas Luhur.
(irb/iwd)
