.webp)
Debat Pilgub Jatim kedua dilaksanakan malam ini, Minggu (3/10/2024). Salah satu yang turut dibahas dalam debat kali ini berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. Masing-masing Paslon berdebat salah satunya soal pelayanan secara digital.
Pengamat Tata Kota dan Transportasi dari ITS Putu Rudy Setiawan mengomentari efektivitas layanan digital serta tantangan birokrasi pada pelayanan publik di Jawa Timur.
"Layanan digital itu bagian dari konsepsi terkait dengan smart city tapi tidak dikaitkan city itu dengan kota atau provinsi karena smart city Itu sebuah konsep. Sekarang digitalisasi, online merupakan sebuah kebutuhan, bukan sekarang tapi beberapa waktu lalu untuk efisiensi pada layanan publik," ujar kepada detikJatim, Minggu (3/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih banyak layanan berbasis digital dan online pada tingkatan kabupaten dan kota, lebih banyak. Kalau terkait perizinan lebih banyak di kabupaten/kota dibandingkan provinsi. Provinsi pun juga ada perizinan," kata Putu saat dihubungi detikJatim, Minggu (3/11/2024).
Menurutnya, layanan publik berbasis online atau digital memang sudah ada di tingkatan Jatim. Persoalannya, yang menilai kualitas layanan tidak bisa diukur dari sisi suplai.
"Pemerintah sebagai supplaier dia mengklaim telah membangun dan telah menyediakan, telah melakukan reformasi dan sebagainya, itu tidak cukup karena berbasis suplai. Keberhasilannya output artinya sudah dibangun dan disediakan. Yang penting itu Hilir dari output itu outcome yang dirasakan masyarakat. Sudah digunakan atau tidak oleh masyarakat? Dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat?" Jelasnya.
Putu menilai pelayanan tingkatan Jatim belum sepenuhnya efektif. Karena yang diperlukan tidak hanya membangun tetapi juga mencerdaskan konsumen layanan publik. Baginya, masyarakat atau konsumen publik perlu diberikan edukasi, literasi, dan numerasi soal layanan publik agar bisa dimanfaatkan.
Bila layanan publik disediakan, namun masyarakat tidak tahu cara menggunakan atau tidak mau memanfaatkan karena sarana prasarana kurang, seperti layanan internet lambat akan menghambat keberhasilan layanan publik berbasis digital maupun online.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah hanya sering mengklaim saja berbasis output dan itu dirasa tidak cukup. Harus memastikan masyarakat sudah memanfaatkan layanan berbasis digital atau belum.
Bila sudah memanfaatkan layanan publik berbasis digital, kata Putu, maka namanya tingkatan outcome tidak hanya output. Setelah dilaksanakan, dijelaskan tentang benefit, yakni publik atau konsumen menanyakan tahu tapi merasa tidak efisien, serta tidak menghasilkan kondisi lebih baik. Setelah itu penilaian terakhir adalah impact atau dampak kepada pengguna.
"Saya berpendapat selama ini yang diberitakan adalah mengeklaim keberhasilan sisi suplai, tapi sisi demand kurang mendapatkan perhatian kecuali ditulis di kolom yang di-share akademisi," pungkasnya.
Tema debat kedua Pilgub Jatim 2024 ini adalah 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Tema besar ini terbagi dalam 8 sub tema. Pertama soal 'Budaya dan Birokrasi Modern', kedua soal Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Selanjutnya, sub tema ketiga adalah 'Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan', lalu 'Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat', kemudian 'Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation'.
Kemudian, sub tema keenam adalah 'Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah', lalu 'Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman', serta terakhir 'Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan'.
Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di sini atau di sini.
Tidak seperti debat perdana, jumlah pendukung masing-masing paslon kali ini dibatasi 100 orang. Pada debat perdana, batas maksimal pendukung untuk masing-masing paslon yang diizinkan masuk ke venue debat mencapai 150 orang.
Durasi waktu juga berbeda dibandingkan dengan debat pertama. KPU Jatim melakukan evaluasi bahwa durasi waktu untuk penyampaian visi-misi dinilai terlalu singkat. KPU pun menambah durasi untuk sesi tersebut.
"Durasi waktu yang kami evaluasi soal visi-misi dapat masukan dari masing-masing paslon, sesi awal penyampaian visi-misi debat pertama dirasa minim kali ini kami longgarkan," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaefi.
Terkait kostum debat, Aang mengatakan pada deba kedua ini tidak ada tema khusus. KPU membebaskan paslon menggunakan kostum sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan pada debat perdana, tema kostumnya yakni baju adat Jawa Timuran.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU Jatim, debat Pilgub Jatim akan digelar 3 kali. Tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan mengikuti debat, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.
Luluk-Lukmanul nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Terakhir nomor 3, Risma dan Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
(dpe/iwd)
