Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 berlangsung makin seru. Dalam sesi ketiga debat Calon Wakil Gubernur, ketiganya membeberkan janjinya jika terpilih memimpin Jatim nanti.
Dalam sesi tersebut, moderator menanyakan soal penyaluran bantuan sosial korban bencana yang seringkali dihadapkan berbagai kendala, seperti lambat penyaluran, tidak tepat sasaran hingga kurang transparansi. Para cawagub ditanya bagaimana menjamin keadilan penyaluran bantuan saat bencana?
Cawagub nomor urut 2 Emil Elestianto Dardak berkesempatan untuk menjawab pertama kali. Emil mengaku, ia dan Khofifah Indar Parawansa akan berfokus pada sejumlah hal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita fokus mengenai bencana dan bantuan sosial, untuk bencana fokus untuk bisa meringankan penderitaan kepada korban bencana ada uang anggaran disebut sebagai BTT, biaya tidak terduga yang bisa dengan cepat dikonversi oleh BPBD badan penanggulangan bencana daerah untuk segera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tapi biasanya di hari pertama pada saat terjadi bencana, pada saat yang harus turun itu adalah logistik," beber Emil di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024),
"Di situlah ada lagi yang namanya jadi pertanyaannya adalah tempat sasaran atau tidak, itu jelas sekali. Di lapangan, kita bekerja dengan bupati, dengan camat, kepala desa, itu sudah jelas siapa yang terkena dampak bencana," imbuhnya.
Emil menegaskan, tantangan terkait akurasi data ini bisa dipastikan dengan profesionalisme BPBD-nya.
"Bisa dirasakan pada saat bencana, bagaimana pendataan harus bisa baik dan juga Jawa Timur telah menelahkan 1 data, data semua sektor diintegrasikan dalam satu data warehouse, sehingga tidak tumpang tindih saat kita verifikasi data penerima," tegas Emil.
Hal ini langsung direspons Cawagub nomor urut 1 Lukmanul Khakim. Ia menawarkan aplikasi One Jatim untuk memberi early warning system (EWS) sebelum terjadi bencana.
"Kami memiliki aplikasi yang namanya One Jatim, aplikasi ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa kami siapkan terkait dengan mitigasi bencana itu seperti kalau di Jepang, setiap kali mau hadir bencana, kita sudah deteksi dini, kita punya early warning system, sehingga setiap bencana yang ada belum sampai terjadi, masyarakat sudah dikasih tahu sehingga bisa menciptakan sigap terhadap bencana," beber Lukman.
"Begitu pula dengan penyaluran ini, karena itu terkait dengan penyaluran, ada dua, yang pertama nanti kita salurkan lewat desa, sekaligus kita salurkan lewat kabupaten, yang lewat kabupaten ini konteksnya recovery, sedangkan yang lainnya desa ini konteksnya adalah untuk tanggap darurat," imbuhnya.
Selanjutnya, Cawagub nomor urut 3 Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menanggapi dengan idenya menyiapkan database korban bencana terlebih dahulu.
"Kita bicara lewat paradigma-paradigma, bagaimana pemerintah itu ketika bicara tentang rencana, kita tidak boleh bekerja pada saat bencana, tetapi proses mitigasi, proses pendataan itu sudah harus dilakukan dengan cara melibatkan peran serta masyarakat yang membangun kampung tagana, kampung tahap bencana, sehingga diharapkan ketika ada bencana, mereka sudah tanggap diri untuk melakukan pendataan," kata Gus Hans.
Emil Dardak pun kembali menanggapi pernyataan dua rivalnya. Ia menyoroti soal aplikasi One Jatim yang digagas Luluk-Lukmanul hingga ide Gus Hans menyiapkan data korban bencana terlebih dahulu.
"Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani dan saya yakin Pak Prabowo juga akan sama, itu mewanti-wanti jangan sedikit-sedikit bikin aplikasi baru, sudah ada INARIS, jadi ini bedanya kalau kita sudah bekerja dengan BNPB, jadi kita tau bahwa sistem itu sudah ada, early warning system sistem sudah ada, jadi sebenarnya ini sudah diterapkan dan kami ikut merasakan waktu pendataan COVID-19," jelas Emil.
"Lalu, kepada Gus Hans, terima kasih betul, bagus cuma kita tidak akan pernah tau kapan bencana itu datang, jadi gimana caranya kita bisa menebak bahwa bulan depan itu ada bencana loh? Kita siapkan dari sekarang. Saya rasa itu adalah pandangan dan sekarang coba tangkap sisi baiknya bahwa maksud Gus Hans mungkin baik, bahwa daerah yang berisiko itu siapa-siapa warganya, kalau seperti itu, kita cocok, kenapa cocok? Karena BPBD sudah dapat penghargaan satu data Jatim Awards untuk data antisipatif. Di sini kita cocok," pungkas Emil.
Tema debat kedua Pilgub Jatim 2024 ini adalah 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Tema besar ini terbagi dalam 8 sub tema. Pertama soal 'Budaya dan Birokrasi Modern', kedua soal Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Selanjutnya, sub tema ketiga adalah 'Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan', lalu 'Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat', kemudian 'Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation'.
Kemudian, sub tema keenam adalah 'Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah', lalu 'Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman', serta terakhir 'Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan'.
Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di sini atau di sini.
Tidak seperti debat perdana, jumlah pendukung masing-masing paslon kali ini dibatasi 100 orang. Pada debat perdana, batas maksimal pendukung untuk masing-masing paslon yang diizinkan masuk ke venue debat mencapai 150 orang.
Durasi waktu juga berbeda dibandingkan dengan debat pertama. KPU Jatim melakukan evaluasi bahwa durasi waktu untuk penyampaian visi-misi dinilai terlalu singkat. KPU pun menambah durasi untuk sesi tersebut.
"Durasi waktu yang kami evaluasi soal visi-misi dapat masukan dari masing-masing paslon, sesi awal penyampaian visi-misi debat pertama dirasa minim kali ini kami longgarkan," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaefi.
Terkait kostum debat, Aang mengatakan pada deba kedua ini tidak ada tema khusus. KPU membebaskan paslon menggunakan kostum sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan pada debat perdana, tema kostumnya yakni baju adat Jawa Timuran.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU Jatim, debat Pilgub Jatim akan digelar 3 kali. Tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan mengikuti debat, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.
Luluk-Lukmanul nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Terakhir nomor 3, Risma dan Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
(hil/iwd)