.webp)
Pemilihan gubernur Jawa Timur tahun ini akan menjadi ajang pertarungan terkait kemampuan dalam mengelola krisis anggaran. Peraturan baru yang mengharuskan 70 persen pendapatan daerah dikembalikan ke kabupaten dan kota diprediksi akan memengaruhi anggaran provinsi secara signifikan.
Hari Fitrianto pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) mengatakan tantangan gubernur Jatim ke depan akan semakin berat karena pendapatan daerah akan terkoreksi cukup banyak. Sebab dengan begitu, akan mempengaruhi pendapatan provinsi.
"Tantangan gubernur ke depan di Jawa Timur akan semakin berat dan bisa menjadi fenomena sosial, karena pendapatan daerah terkoreksi cukup banyak. Mengingat ada peraturan baru, itu akan dikembalikan sebanyak 70 persen ke kabupaten/kota. Tentu akan berpengaruh dengan pendapatan asli daerah di provinsi," ujar Hari saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (18/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan pendapatan ini akan memberikan tekanan tambahan kepada gubernur terpilih, yang harus menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur dengan anggaran yang terbatas. Tantangan ini membuat calon gubernur tidak hanya harus mampu memimpin, tetapi juga mahir dalam politik anggaran.
"Di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pendidikan. Dengan terbatasnya APBD, seorang pemimpin harus jeli dan pandai terkait politik anggaran," jelasnya.
Kemiskinan menjadi salah satu isu yang paling terdampak akibat keterbatasan anggaran. Program-program bantuan sosial yang selama ini diandalkan masyarakat rentan dapat terganggu, memaksa calon gubernur untuk mencari solusi lain yang lebih inovatif dan efisien. Jika gagal, kesenjangan ekonomi di Jawa Timur dikhawatirkan akan semakin melebar.
Para kandidat diharapkan dapat menawarkan strategi baru dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam situasi di mana provinsi harus berbagi pendapatan dengan kabupaten dan kota.
"Pemimpin berikutnya harus mampu menuntaskan problem ekonomi dengan strategi yang lebih terukur dan efisien," imbuh Hari.
Bagi warga Jatim, masalah anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberlanjutan program-program sosial dan kesejahteraan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Bagaimana gubernur terpilih mengatasi krisis ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilannya.
(abq/iwd)
