.webp)
Permasalahan ekonomi seperti kurangnya lapangan kerja, badai gelombang PHK hingga daya beli masyarakat yang lesu, menjadi tantangan para Calon Gubernur Jatim 2024. Pengamat menyebut, momen Pilkada ini bisa menjadi penentu.
"Pilkada ini menjadi penentu dan akan berdampak bagi sektor ekonomi. Siapa yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin dan kebijakannya seperti apa, itu yang ditunggu masyarakat," ujar Pakar ekonomi Universitas Airlangga Gigih Prihantono saat dihubungi detikJatim, Selasa (8/10/2024).
Masing-masing Cagub Jatim, telah memiliki visi misi khusus dalam sektor ekonomi. Namun, Gigih menilai, ada beberapa isu utama dalam bidang ekonomi yang harus disoroti para calon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, terkait isu ketenagakerjaan dan kaitannya dengan lapangan kerja yang menjadi kebutuhan masyarakat di Jawa Timur.
"Paslon mesti melihat isu utamanya terkait ketenagakerjaan. Bagaimana mereka bisa mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja. Jadi program-program yang bisa meningkatkan lapangan kerja Jatim, baik provinsi maupun di level kabupaten/kota ini diperlukan," tutur Gigih.
Selanjutnya, terkait masalah konektivitas masyarakat dengan lapangan kerja. Penyediaan transportasi umum dengan harga terjangkau harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi.
"Seperti Pemprov membuat Trans Jatim itu program bagus dan bisa ditingkatkan serta diperbaiki agar terwujud intermoda. Misal Trans Jatim di-support dengan transportasi umum lain, feeder, commuter sehingga masyarakat Jatim bisa kerja dimanapun dengan biaya transportasi terjangkau," jelas Gigih.
Begitupun dengan kelancaran arus distribusi barang yang dapat mempengaruhi harga-harga komoditas di pasar.
"Konektivitas juga mempengaruhi harga barang. Kalau jalan kita lebih bagus, lebih lancar, pasti cost transportasi akan turun. Kan cost transportasi 25% dari total ongkos produksi," terang Gigih.
Gigih mengatakan, apabila beberapa isu ekonomi di atas dapat ditangani oleh gubernur terpilih, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jatim.
"Maka kebijakan-kebijakan dalam sektor ekonomi harus konkret agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat," pungkasnya.
(irb/hil)
