.webp)
Calon Gubernur Jatim Tri Rismaharini menyoroti sejumlah problem pendidikan di Jawa Timur. Salah satunya polemik jual beli seragam sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri.
Saat menghadiri konsolidasi internal PDIP Dapil Tulungagung V di Desa Ngrendeng, Gondang, Tulungagung, Risma mengaku persoalan seragam sekolah harusnya bisa diatasi.
Menurutnya ada beragam cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan memanfaatkan APBD hingga kerja sama dengan Baznas dan donatur dalam hal pengadaan seragam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begini sebetulnya bisa kita rangkul, dulu saat saya di Surabaya (sebagai wali kota), itu ada yang sebagian kita penuhi dengan APBD. Seragam. Kadang sepeda karena letaknya jauh," ujarnya.
"Nah kalau itu belum cukup saya gandeng Baznas, kami juga gandeng donatur pengusaha-pengusaha, itu toh nggak tiap bulan," kata Risma, Minggu (29/9/2024).
Ia pun tampak mengamini dan tersenyum saat wartawan menyebut adanya dugaan bisnis jual beli seragam di sekolah. "Sing omong awakmu lo ya," ujarnya sambil tersenyum.
Dalam kesempatan itu, Mantan Menteri Sosial ini juga mengomentari program sekolah gratis yang sebelumnya telah dijalankan selama kepemimpinan Khofifah-Emil.
Menurutnya sekolah gratis seharusnya tidak ada lagi pungutan uang dari sekolah ke wali murid, namun yang terjadi masih banyak ditemukan adanya penarikan uang.
"Sekolah gratis itu tidak ada tarikan dari manapun dan apapun, soalnya berapa kali mbayari anak-anak di Jawa Timur, bahkan menebus ijazah. Kayak gitu. Tapi memang nggak nyalahkan, karena kemarin setelah ketemu PGRI mereka menyampaikan banyak guru honorer yang tidak bisa dipenuhi (haknya), dia guru honorer harus dibayar," jelasnya.
Untuk menjamin sekolah gratis di Jawa Timur, ke depan Risma mengaku akan mengatur strategi dengan menyediakan anggaran khusus untuk membayar guru-guru yang berstatus honorer.
Hal itu dia nilai cukup tepat sasaran, karena anggaran BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) akan difokuskan untuk pembiayaan operasional sekolah.
"Jadi tunjangan guru-guru bisa dibayar dari pemerintah, sehingga tidak perlu ada tarikan lagi kepada anak-anak (seperti) tarikan seragam. Nanti kita bisalah bersama-sama, Baznas sebetulnya mau kok membantu," katanya.
(dpe/fat)
