.webp)
Tri Rismaharini menjanjikan akan menggratiskan biaya SMA/SMK jika terpilih menjadi Gubernur Jatim. Tak hanya itu, cagub nomor urut 3 itu juga akan membebaskan biaya buku dan LKS untuk semua siswa.
Menurut Risma, janjinya menggratiskan biaya sekolah sudah pernah ia jalankan di tingkap SMP saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Pengamat Pendidikan Isa Anshori mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan asalkan standarisasi biaya pendidikan untuk SMA/SMK di Jawa Timur sudah diketahui. Menurutnya, hingga kini, masyarakat masih belum mengetahui berapa sebenarnya standar biaya pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sudah ketahuan biaya standarisasi berapa, misalkan SPP dan LKS itu ornamen-ornamen sehingga penting diketahui adalah standarisasi dan berapa minimalnya. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan di Kota-kota mungkin Surabaya dan Sidoarjo," ujar Isa Anshori kepada detikJatim, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat Jatim kini bagaimana standar pendidikan bermutu. Terlebih, terkait dengan iuran-iuran yang biasa dikeluarkan oleh siswa seperti pada acara wisuda atau mungkin study tour.
"Karena tidak ada standar, apakah itu boleh atau tidak, apakah itu bagian untuk menunjang kualitas apa yang disebut pendidikan tadi. Punya persepsi ini penting dan tidak, apakah bagian dianggap penting dan tidak tadi itu menyumbang apa yang disebut kualitas pendidikan tadi," terangnya.
Untuk lebih mengetahui kualitas pendidikan, masyarakat perlu tahu sebenarnya berapa standarisasi pendidikan untuk di Jawa Timur ini. Lalu, dibagi menurut karakter atau masing-masing kota, setiap kota juga mempunyai standar yang berbeda.
"Misalnya di Surabaya dalam kurun waktu 1 tahun butuh 3 juta - 3,5 juta, mungkin di Jember tidak sama, di Jombang tidak seperti itu. Setidaknya ini penting untuk tahu berapa besaran biaya pendidikan bermutu di setiap daerah," urainya.
"Tetapi, kalau bantuan pemerintah lebih besar atau sama untuk mencapai pendidikan bermutu tadi. Maka sekolah dilarang melibatkan partisipasi publik. Untuk bisa seperti itu kan harus ada angka patokannya, bagian dari pernyataan (Risma) itu sebenarnya normatif tapi jangan sampai itu nanti akan mengorbankan sekolah," pungkasnya.
(abq/hil)
