Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menerima Universal Healt Coverage (UHC) Award dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Penghargaan tersebut diberikan karena 96,08 persen penduduk Bumi Majapahit sudah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
UHC Award diserahkan langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Bupati Ikfina di Balai Sudirman, Jakarta pagi tadi. Piagam dan trofi dari Menko PMK itu diberikan kepada Ikfina karena dukungan dan kontribusi Pemkab Mojokerto terhadap program JKN hingga mencapai predikat cakupan kesehatan semesta atau UHC.
UHC Award 2023 dihadiri Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendy, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
"Terima Kasih kepada seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto. Kolaborasi dan komitmen yang terjalin ini membuahkan hasil yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat luar biasa," kata Ikfina dalam rilis yang diterima detikJatim, Selasa (14/3/2023).
Kabupaten Mojokerto meraih predikat UHC karena 96,08 persen atau 1.084.159 jiwa penduduknya sudah tercover program JKN dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jumlah penduduk Bumi Majapahit saat ini 1.128.419 jiwa.
Adapun 1.084.159 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mojokerto terdiri dari 450.683 jiwa penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, PBI APBD Pemkab Mojokerto 140.062 jiwa, pekerja penerima upah (PPU) 281.240 jiwa, pekerja bukan penerima upah (PBPU) 195.252 jiwa, serta bukan pekerja (BP) 17.002 jiwa.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta JKN. Baik dari sisi administrasi kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, hingga layanan kesehatan.
"Karena pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu hak dasar hidup layak. Tentunya capaian UHC ini harus dibarengi dengan kualitas mutu layanan kesehatan yang baik pula. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas," jelasnya.
Di gelaran UHC Award 2023, Wapres KH Ma'aruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah melaksanakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Yaitu ikut mendukung target 98 persen penduduk Indonesia terkover JKN tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan penduduknya masing-masing.
Saat ini, terdapat 334 kabupaten dan kota di 22 provinsi yang meraih UHC. Termasuk Kabupaten Mojokerto. Karena 95 persen lebih penduduknya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa, atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia," terang Kiai Ma'aruf.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan pihaknya terus berupaya menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Baik layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Untuk itu, pihaknya memperluas akses layanan kesehatan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan atau rumah sakit.
"BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di manapun peserta itu berada," jelasnya.
Ghufron menilai, program JKN saat ini berjalan dengan baik hingga terbangun ekosistem yang kuat dan handal. Ekosistem JKN-KIS juga didukung pemanfaatan teknologi informasi dan digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
Terbukti jumlah pemanfaatan layanan kesehatan program JKN di tanah air terus meningkat dari tahun ke tahun. Yaitu dari 92,3 juta pemanfaatan tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan tahun 2022.
Bahkan, Ghufron menyebut program JKN mampu melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian LPEM FEB UI tahun 2019, program JKN menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan, serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrem.
"Untuk itu kami mendorong pemda lain untuk segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab salah satu keuntungan program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan," tandasnya.
(akn/ega)