.webp)
Kasus kriminalitas di Surabaya, seperti begal, curanmor, hingga pembobolan masih marak terjadi. DPRD Surabaya turut menyoroti hal ini dan menyebut polisi perlu bertindak tegas, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2024.
"Tindakan represif terukur penting bagi kepolisian. Khusus pencurian dengan kekerasan di Surabaya saya berharap dilakukan penegakan hukum secara represif, bila perlu tembak kakinya seperti dahulu sehingga ada efek jera," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni saat dihubungi detikJatim, Selasa (12/11/2024).
Dirinya menyebut, penembakan kepada pelaku kekerasan atau kejahatan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pelaku begal itu juga tidak bisa menjaga kewajiban kasasinya dalam rangka menciptakan iklim masyarakat yang tertib, aman, dan lainnya," tuturnya.
Selain itu, Thoni juga menyarankan agar pemerintah dan TNI juga turut memperkuat sinergi bersama dengan Polri dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan.
"Operasi 3 pilar pemerintah, TNI, dan Polri perlu dimasifkan di tengah masyarakat. Pemkot harus mendukung, terutama di titik-titik rawan tindak pidana kejahatan," katanya.
Terlebih, kasus kejahatan selama ini kerap terjadi di kawasan perumahan, maka ia juga menyarankan agar Program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) kembali diaktifkan.
"Menjaga stabilitas Surabaya menjadi kewajiban kita baik pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Karena itu juga bagian dari kepahlawanan arek Suroboyo," bebernya.
Ia percaya masyarakat Surabaya dapat menciptakan situasi kondusif, terutama jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Saya yakin masyarakat Surabaya akan menjaga kondusifitas kota yang dicintai," pungkasnya.
(hil/iwd)
