.webp)
Aksi anak Pejabat Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Mario Dandy Satrio yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor, David (17) berbuntut panjang. Kali ini, pejabat tersebut bakal diperiksa Dirjen Kemenkeu usai anaknya pamer kemewahan.
Diketahui, Mario memakai mobil Jeep Rubicon saat menganiaya David di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (20/2) malam. Sementara di media sosial juga tersebar foto Mario kerap memamerkan kemewahan naik Rubicon hingga motor gede Harley Davidson.
Mario Jadi Tersangka
Mario Dandy Satrio (MDS) ditangkap polisi atas kasus penganiayaan terhadap David. Mario kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tersangka MDS telah ditahan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dikutip dari detikNews, Kamis (23/2/2023).
Ade Ary menjelaskan, mulanya Mario mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya berinisial A, yang disebut-sebut sebagai mantan pacarnya.
"Berawal adanya info dari Saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A (teman MD)," kata Ade Ary.
Ade Ary mengatakan, Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggrahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan.
"Kemudian, setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap Saudara D," tuturnya.
Ayah Korban Maafkan Mario, Tapi Tak Mau Damai
Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan, yang juga ayah David (17), buka suara terkait penganiayaan anak pejabat Pajak, Mario yang menimpa putranya. Jonathan mengatakan, pihak keluarga Mario sudah meminta maaf kepadanya, tetapi ia memastikan tidak ada perdamaian di kasus tersebut.
Jonathan menyampaikan keluarga Mario Dandy Satrio sudah mendatangi pihaknya. Dia pun menerima permintaan maaf yang disampaikan pihak pejabat Pajak tersebut.
"Keluarga pelaku semalam datang minta maaf, saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf," kata Jonathan dalam utas yang diunggah di akun media sosialnya. Jonathan sudah mengizinkan detikcom untuk mengutipnya.
Meskipun sudah memaafkan, lanjut Jonathan, proses hukum dalam kasus tersebut terus berlanjut. Dia juga mengungkapkan anaknya hingga kini masih belum sadar atas penganiayaan yang dilakukan.
"Dan mohon maaf juga, proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing-masing, doanya sampai saat ini David belum siuman," katanya.
Menteri Keuangan kecam pelaku hingga akan periksa pegawai pajak, baca di halaman selanjutnya!
Menkeu Sorot Kemewahan Anak Pegawai Pajak
Kasus anak pejabat pajak yang menganiaya David ini turut disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah anak dari pejabat pajak.
"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," kata Sri Mulyani.
Pamer kemewahan keluarga pejabat pajak tak sejalan dengan komitmen Kemenkeu yang terus menjaga integritas jajaran. Oleh karena itu, Irjen Kemenkeu akan menyelidiki pejabat pajak tersebut.
"Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku. Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu," imbuhnya.
Sri Mulyani Kecam Penganiayaan
Sri Mulyani juga mengecam penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak. Ia mendukung penuh kepolisian memproses hukum pelaku sesuai aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.
"Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," ucap Sri Mulyani.
