Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mencopot bupati tersandung kasus suap jual beli jabatan itu sebagai Ketua DPC PPP Bangkalan.
Meski demikian, PPP mengaku siap memberi bantuan hukum untuk bupati yang akrab disapa Ra Latif itu karena menganggap bahwa adik Almarhum Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan itu kader PPP.
Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori menyatakan keprihatinan. Menurutnya, penahanan Ra Latif itu merupakan musibah bagi PPP.
"Terkait kasus yang dialami Bupati Bangkalan Ra Latif yang beliau juga ketua DPC PPP Bangkalan, maka DPW PPP Jatim bersikap prihatin dengan kasus ini. Ini musibah yang harus dihadapi PPP," kata Mujahid di Kantor DPW PPP Jatim, Kamis (8/12/2022).
Mujahid juga menyatakan bahwa PPP siap memberikan batuan hukum kepada Ra Latif bila yang bersangkutan memang membutuhkan bantuan hukum.
"Karena Ra Latif kader PPP, maka DPW PPP Jatim menawarkan dan men-support bantuan hukum pada Ra Latif. Walau demikian, kami sangat menghargai tahapan hukum yang dilalui KPK dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.
Kemurahan hati PPP memberikan bantuan hukum itu tidak terjadi di Pemkab Bangkalan. Terhadap Ra Latif maupun 5 kepala dinas yang ditahan KPK Pemkab Bangkalan memastikan tak akan memberikan bantuan hukum.
Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang menegaskan itu. Pendampingan hukum itu, kata Mohni, sepenuhnya menjadi hak masing-masing pejabat yang terlibat karena kasus yang menimpa mereka tidak ada hubungannya dengan pemkab.
"Pemkab tidak memberikan pendampingan hukum karena kasus ini dilakukan secara pribadi dan bukan dilakukan instansi. Sehingga, pendampingan hukum diserahkan pada masing-masing pejabat. Jika mereka menggunakan satu kuasa hukum untuk lima orang, itu kewenangan yang bersangkutan," jelas Mohni di Aula Sujaki, kantor Pemkab Bangkalan, Kamis (8/12/2022).
Mohni menambahkan, Pemkab Bangkalan menyerahkan seluruh proses hukum tersebut kepada KPK.
"Kami menghormati semua proses yang ada," tambahnya.
Meski demikian, Mohni juga menyampaikan keprihatinan atas apa yang sedang menimpa bupati dan 5 kepala dinas. Kendati demikian, dia memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
"Tentu kami merasa prihatin dengan adanya pejabat yang diamankan KPK tadi malam. Kami tetap memastikan kebutuhan dan layanan masyarakat tetap kami prioritaskan," tuturnya
Korupsi lelang jabatan dan kekayaan Ra Latif. Baca di halaman selanjutnya.
(dpe/iwd)