Hukuman Bripda Randy Jadi 5 Tahun Penjara, JPU-Penasihat Hukum Kasasi

Enggran Eko Budianto - detikJatim
Kamis, 14 Jul 2022 22:15 WIB
bripda randy
Bripda Randy saat menjalani sidang (Foto: Enggran Eko Budianto)
Mojokerto -

Vonis banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang memperberat hukuman Bripda Randy Bagus Hari Sasongko (22) menjadi 5 tahun penjara, tak lantas membuat perkara tersebut inkrah. Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Setelah kami menerima pemberitahuan putusan banding dari PT Surabaya tanggal 28 Juni, kami kemudian menerima pemberitahuan bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan kasasi tanggal 6 Juli 2022. Atas dasar tersebut kami JPU juga mengajukan kasasi pada tanggal yang sama," kata Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Ivan mengakui vonis banding PT Surabaya memperberat hukuman bagi Bripda Randy. Yaitu dari 2 tahun menjadi 5 tahun penjara. Pihaknya mengajukan kasasi ke MA agar hakim agung menguatkan putusan PT Surabaya. Menurutnya, memori kasasi telah dikirim pagi tadi.

"Agar tetap dipertimbangkan alasan-alasan kami membuktikan bahwa terdakwa ini bersalah. Pasti dalam memori kasasi penasihat hukum menginginkan terdakwa dibebaskan. Maka kami membuat memori kasasi juga agar putusan banding PT Surabaya dikuatkan," terangnya.

Penasihat Hukum Bripda Randy, Wiwik Tri Haryati membenarkan pihaknya mengajukan kasasi terhadap putusan PT Surabaya. Menurutnya, memori kasasi untuk kliennya baru akan dikirim Senin pekan depan.

Kasasi ditempuh bukan tanpa sebab. Menurut Wiwik, pemeriksaan perkara aborsi kandungan Novia Widyasari Rahayu (23) dengan terdakwa Bripda Randy, menyalahi hukum acara. Ia bependapat pekara tersebut seharusnya disidang di PN Malang sesuai TKP, bukan di PN Mojokerto.

"Jaksa mendasarkan pada pasal 84 KUHAP karena banyaknya saksi di Mojokerto. Di dakwaan sudah jelas ditulis TKP di wilayah PN Malang. Setelah sidang kami hitung, saksi 13 orang di luar saksi ahli. Di fakta sidang terungkap saksi dari Mojokerto hanya dua orang. Yaitu teman dan ibu Novia. Sudah jelas pasal 84 tidak terpenuhi," jelasnya.

Pertimbangan kedua, lanjut Wiwik, alat bukti yang disodorkan JPU di dalam persidangan dinilai tidak kuat. Karena keterangan terdakwa di persidangan menyangkal melakukan aborsi terhadap kandungan Novia. Bahkan, ia menilai aborsi tersebut tidak pernah terjadi karena kehamilan Novia masih diragukan kebenarannya.

"Hamilnya saja tidak jelas karena tidak ada bukti kehamilan. Kemudian jelas di dalam sidang visum korban mengenai minum racun. Padahal dakwaannya tentang keguguran. Seharusnya ada bukti autopsi korban dan kedokteran forensik dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan. Kemudian kenapa pelapornya polisi, apa yang dirugikan dari pihak kepolisian?," ungkapnya.

Bripda Randy, tambah Wiwik, sudah mengetahui vonis banding tersebut. Menurutnya, kliennya itu meminta mengajukan kasasi dengan harapan divonis bebas oleh MA.



Simak Video "Vonis 2 Tahun Bui untuk Bripda Randy di Kasus Aborsi Novia Widyasari"
[Gambas:Video 20detik]