Polisi Minta Hakim Tolak Permohonan Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan

Enggran Eko Budianto - detikJatim
Jumat, 21 Jan 2022 22:11 WIB
Kuasa Hukum Polres Jombang dan Polda Jatim meminta hakim praperadilan menolak permohonan MSAT, anak kiai di Jombang yang menjadi tersangka pencabulan santriwati. Karena, alat bukti perkara tersebut terpenuhi.
Sidang praperadilan MSAT/Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom
Jombang -

Kuasa Hukum Polres Jombang dan Polda Jatim meminta hakim praperadilan menolak permohonan MSAT, anak kiai di Jombang yang menjadi tersangka pencabulan santriwati. Karena, alat bukti perkara tersebut terpenuhi.

Sidang praperadilan soal penetapan tersangka MSAT kembali digelar di ruangan Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri (PN) Jombang mulai pukul 09.00 WIB. Seperti sidang perdana kemarin, sidang kali ini dipimpin hakim tunggal Dodik Setyo Wijayanto.

Sidang hari kedua ini dengan agenda pembacaan jawaban termohon, yang disampaikan kuasa hukum masing-masing. Termohon 1 Kapolres Jombang dan termohon 3 Kapolda Jatim diwakili tim dari Bidang Hukum Polda Jatim. Yaitu AKBP Nurul Anaturah, Rahmad, AKP Sulianto dan Ponirah.

Termohon 2 Kepala Kejaksaan Negeri Jombang diwakili Mujib Syaris, sedangkan termohon 4 Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim diwakili Sulistiono.

Dalam persidangan kali ini, AKBP Nurul meminta hakim praperadilan mengabulkan semua eksepsi (penolakan/keberatan) termohon 1 dan 3. Ia juga meminta hakim menyatakan PN Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan MSAT.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan atas nama pemohon (MSAT) dalam pokok perkara satu, menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata AKBP Nurul dalam persidangan, Jumat (21/1/2022).

Selanjutnya, AKBP Nurul membacakan 3 permohonan lainnya mewakili Kapolres Jombang dan Kapolda Jatim. Ia meminta hakim praperadilan menyatakan, surat penetapan MSAT sebagai tersangka yang dikeluarkan Satreskrim Polres Jombang pada 12 November 2019, sah dan benar menurut hukum.

"Tiga, menyatakan penyidikan perkara laporan polisi tanggal 29 Oktober 2019 telah terpenuhi alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dan sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap perkara yang cukup bukti tidak dapat dihentikan penyidikannya. Empat, menghukum pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini," urainya.

Dalam sidang perdana praperadilan soal status tersangka MSAT pada Kamis (20/1), pengacara tersangka menyampaikan 7 permohonan kepada hakim. Salah satunya meminta hakim membatalkan status tersangka MSAT, putra pengasuh pondok pesantren di Desa Losari, Ploso, Jombang.

Berkas perkara pencabulan yang diduga dilakukan MSAT terhadap santriwati dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jatim pada 4 Januari 2022. Oleh sebab itu, Polda Jatim berupaya secepat mungkin melakukan tahap dua perkara tersebut.

Namun, MSAT enggan memenuhi tiga panggilan Polda Jatim. Sehingga polisi memasukkan putra kiai di Jombang itu dalam DPO. Polisi mengancam akan menjemput paksa MSAT jika menolak kooperatif.

Sebelum itu, MSAT mengajukan praperadilan ke PN Surabaya terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jatim. Namun pada 16 Desember 2021, hakim tidak menerima permohonan MSAT karena kurangnya pihak termohon.

Penetapan tersangka MSAT dilakukan di Polres Jombang, sedangkan yang digugat dalam praperadilan tersebut Polda dan Kejati Jatim. Tim pengacaranya pun mengajukan praperadilan kedua kalinya di PN Jombang.



Simak Video "Modus Mau Isi Tenaga Dalam, Pemilik Ponpes di Bandung Tega Cabuli Santri"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/iwd)