Sejarah Mengapa Hari Jadi Jawa Timur 12 Oktober 1945

Jawa Timur merupakan provinsi yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Luas Jawa Timur mencapai 47.963 km2, yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.

Wilayah Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian timur berbatasan dengan Selat Bali. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, serta bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya.

Pada 12 Oktober 2022, Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Jadi yang ke-77. Banyak sejarah dan peristiwa yang melatarbelakangi penetapan Hari Jadi Jawa Timur. Simak informasinya di bawah ini.

Sejarah Hari Jadi Jawa Timur

Penetapan Hari Jadi Jawa Timur bermula saat pengimplementasian kebijakan otonomi daerah. Itu memicu terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis.

Paradigma pemerintahan daerah yang bersifat desentralistis memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan potensi daerah, guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dilansir dari laman resmi Kabupaten Trenggalek, proses pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur memiliki perjalanan yang sangat panjang. Dalam Prasasti Dinoyo disebutkan, suatu satuan pemerintahan telah muncul di Jawa Timur pada masa Kerajaan Kanjuruhan di Malang.

Mulanya, Jawa Timur merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Kemudian pada abad X, Jawa Timur berubah menjadi pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Kerajaan Medang (937-1017), Kerajaan Kahuripan (1019-1049), Kerajaan Daha-Janggala (1080-1222), Kerajaan Singasari (1222-1292) dan Kerajaan Majapahit (1293-1527).

Mpu Sindok adalah tokoh paling berjasa yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya terdiri dari Pemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah) dan Wanua (Desa).

Pada masa Kerajaan Singasari di abad XIII, terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Jawa Timur. Prasasti Mulamalurung dari masa Wisnu Wardhana menyebutkan, struktur pemerintahan kerajaan Singasari terdiri dari Pusat (kraton), Nagara (provinsi), Watek (kabupaten) dan Wanua (desa).

Struktur pemerintahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai penyempurnaan pada masa Kerajaan Majapahit. Yakni terdiri dari Bhumi (pusat), Negara (provinsi), Watek/Wisaya (kabupaten), Lurah/Kuwu (kademangan), Thani/Wanua (desa) dan Kabuyutan (dusun).

Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit semakin berkembang secara ketat pada masa Kerajaan Mataram Islam. Wilayah Kerajaan Mataram Islam terdiri dari Kuthagara/Nagara (pusat), Negaraagung (provinsi dalam), Mancanegara (provinsi luar), Kabupaten dan Desa.

Pada masa Kerajaan Mataram Islam, Jawa Timur muncul dengan nama Bang Wetan yang wilayahnya meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan.

Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, seluruh wilayah Jawa Timur dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830-1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan menjalin hubungan antara Pemerintah Pusat VOC di Batavia, dan para bupati di wilayah kekuasaan masing-masing.