90% Lahan di Jatim Bakal Dialihfungsikan untuk Migas dan Ketahanan Pangan

90% Lahan di Jatim Bakal Dialihfungsikan untuk Migas dan Ketahanan Pangan

Esti Widiyana - detikJatim
Rabu, 13 Sep 2023 16:11 WIB
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (tengah) dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko (kanan).
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (tengah) dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko (kanan). Foto: Esti Widiyana/detikJatim
Surabaya -

SKK Migas dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sinkronisasi peraturan dan pemanfaatan lahan di sektor pertanian dengan industri hulu migas. Di Jawa Timur, terdapat 90% lahan pertanian yang akan dialihfungsikan untuk keperluan SKK Migas.

Target peningkatan produksi minyak dan gas disusun SKK Migas melalui Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas 4.0. Produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030 sudah ditetapkan pemerintah menjadi target nasional.

Guna mencapai target tersebut, SKK Migas mendorong peningkatan investasi di sektor hulu migas. Sementara Kementerian Pertanian bersama pemda kabupaten mendorong penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencapai ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi kementerian dan lembaga harus saling bersinergi. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat, karena sedikit terlambat soal sinergitas Kementerian Pertanian dengan SKK Migas yang akan segera terwujud dalam waktu dekat di 51 kabupaten/kota.

"Permasalahan yang ada adalah LP2B harus dipercepat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ini sudah ada di UU Nomor 41 Tahun 2009. Kami sikapi kemarin pasca COVID-19 di 2022 kami langsung membuat peraturan kementerian melalui Dirjen Prasarana Sarana dan Pertanian (PSP) merekomendasi di 51 kurang lebih, sekarang ditambah dan waktu dekat bertambah di 51 kabupaten/kota dan 12 provinsi," kata Harvick usai Raker Pertanahan dan Kehutanan 2023 di Surabaya, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT

Ia menargetkan tanah yang dikuasai Kementerian Pertanian lebih produktif agar tidak bersinggungan dengan aturan UU, Perpres, Perda, dan lainnya. Maka dari itu, Presiden meminta untuk mempercepatnya dengan SKK Migas yang sempat tertunda. Raker ini akan berlanjut di Bali hingga 21-22 September 2023, agar segera membuahkan hasil yang menguntungkan masyarakat.

"Target yang jelas pemanfaatan lahan LP2B ini bekerja sama dengan sektor hulu agar sesuai harapan. Sebenarnya cuman masalah teknis (PR Migas dan Kementan), banyak lahan yang bersinggungan dengan SKK Migas. Kemarin tertunda karena COVID-19 belum bisa banyak diskusi raker seperti ini," jelasnya.

Harvick menyebut Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang padat sehingga harus ada perlakuan khusus. "Karena singgungan aspek sosial cukup banyak. Mudah-mudahan semua bisa mencapai titik temu yang sama," ujarnya.

Sementara Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan komitmen SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai peraturan UU yang berlaku. Namun, tetap membutuhkan terobosan alih fungsi LP2B sehingga rencana kerja dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

"Pemerintah sesungguhnya telah mengakomodasi hal ini. Alih fungsi lahan Pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan untuk kegiatan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam PP 1 Tahun 2011. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan kepentingan umum, termasuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi," papar Rudi.

Rudi menjelaskan keberadaan dan penetapan LP2B belum banyak diketahui KKKS yang bekerja di bawah naungan SKK Migas. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja dan biaya operasi belum mempertimbangkan dan memperhitungkan tata waktu serta biaya yang timbul akibat pelaksanaan alih fungsi.

Alih fungsi ini sebenarnya menguntungkan kedua sektor karena untuk setiap meter lahan yang dialihfungsikan terdapat kewajiban mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan, dan akan dibutuhkan membangun lahan sawah baru.

Luasan pembangunan lahan sawah baru bisa sampai tiga kali lipat dari luasan yang dialihfungsikan. "Di Jatim sudah 90% dengan SKK Migas (lahan pertanian yang dialihfungsikan ke SKK Migas)," ujarnya.

Ia menyebut alih fungsi lahan untuk sektor hulu Migas sebenarnya menguntungkan kedua sektor. Sebab, setiap meter lahan yang dialihfungsikan terdapat kewajiban untuk mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan dan akan dibutuhkan untuk membangun lahan sawah baru.

"Tidak tanggung-tanggung, luasan pembangunan lahan sawah baru bisa tiga kali lipat dari luasan yang dialihfungsikan," katanya.

Selain itu, ada rencana penambahan eksplorasi sumur dan gas bumi termasuk di Jawa Timur. Namun, ia tidak bisa memastikan jumlah pastinya.

"Eksplorasi sumur dan gas ada, Hidayah, Petronas, ExxonMobil mengebor. Nanti mau ada lagi Kangean mau ngebor juga, Jatim aman. Saya lupa (jumlahnya) orang Jawa Timur gasnya malah lebih," pungkasnya.




(irb/fat)


Hide Ads