.webp)
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dikabarkan akan hengkang dari pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara terkait rencana dua bank milik pemerintah itu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengaku belum menerima informasi apapun termasuk permohonan resmi hengkangnya BNI dan BRI dari BSI. Menurutnya, pelepasan kepemilikan saham merupakan hal lumrah.
Meski begitu, ia menyebut BSI sebagai bank syariah besar harus memiliki pertimbangan tertentu dalam setiap langkahnya. Pihaknya juga belum tentu memberikan izin kepada BNI dan BRI untuk melepaskan saham di BSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami di OJK punya pertimbangan tertentu karena BSI ini kan bank yang bisa dikatakan percontohan dalam skala besar yang masih baru, belum genap 5 tahun berdiri, sehingga nanti akan ada persoalan-persoalan yang harus diteliti dulu," katanya seperti dilansir dari detikFinance.
"Kami akan lihat bagaimana landasan berpikirnya, karena kami belum lihat proposalnya," sambungnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Agustus 2023 secara virtual, Selasa (5/9/2023).
Kabar hengkangnya BRI dan BNI dari kepemilikan saham BSI awalnya diungkapkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia mengatakan BSI akan mencari investor strategis, sementara kedua bank BUMN itu akan lepas dari BSI.
"BSI mau tambah floating lagi. Dari pemegang saham pengendali kan Bank Mandiri dan jadi pengendali selamanya serta ada strategis (investor). (Nantinya) BRI, BNI perlahan akan keluar dari BSI, kami lihat peluang pasar," ujarnya dalam acara BSI Global Islamic Finance Summit di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (15/2/2023).
Menurutnya, rencana tersebut akan menjadi cara Kementerian BUMN melebarkan pangsa pasar BSI di global. Sebab, pada 2025 nanti BSI memiliki target menjadi Top 10 Bank Syariah Global.
"Pertama sih kami ingin supaya ada investor strategisnya BSI. Di samping itu, juga supaya pendanaan bisa dipakai untuk ekspansi BSI," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/2/2023).
(irb/fat)
