.webp)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tegas menolak kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL) yang akan diberlakukan tahun 2023. Penolakan itu disuarakan karena kebijakan tersebut bisa memicu kenaikan harga hingga 50% yang berpotensi menimbulkan inflasi.
Pemerintah sendiri akan memberlakukan kebijakan Zero ODOL mulai 1 Januari 2023. Dimana truk-truk dengan modifikasi dimensi berlebihan dan kelebihan muatan tidak lagi diizinkan melintas.
Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kebijakan Zero ODOL ini bisa memicu kenaikan harga secara serentak. Padahal, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sendiri tengah melakukan pemulihan ekonomi dan menjaga agar harga-harga tidak naik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya pasti akan memicu harga naik. Bisa memicu kenaikan sampai 50%. Dalam ekonomi yang masih dalam kondisi yang masih perlu berhemat, sebaiknya tidak dulu dilakukan pada tahun 2023. Karena pasti akan memicu harga naik, kalau harga naik kan pasti inflasi. Kalau kementerian memicu harga naik kan nggak sinkron jadinya," kata Adik saat dihubungi detikJatim, Sabtu (17/12/2022).
Artinya, lanjut Adik, pemerintah saat ini sedang menjaga harga dengan operasi pasar. Tentunya agar inflasi tidak naik dan daya beli masyarakat tetap baik.
"Tapi kalau ini dipaksakan tahun 2023 ini pasti akan memicu kenaikan harga. Sementara daya beli masyarakat masih belum menentu. Sementara pemerintah menjaga agar daya beli itu tetap dengan modal operasi pasar untuk menekan inflasi," ujarnya.
Menurut Adik, kebijakan ini lebih baik jangan dulu diberlakukan di tahun 2023. Tetapi bisa dilakukan pada tahun 2025.
"Untuk saat ini jangan dilakukan dulu, mungkin sampai 2024, 2025 boleh lah. Karena harus berhemat semua. Tahun depan masih tahap pemulihan ekonomi," katanya.
Dengan keluarnya kebijakan Zero ODOL ini, Kadin Jatim akan mengajukan penolakan kepada pemerintah. Sebab dapat memicu kenaikan harga yang tinggi, khususnya pada bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
"Ya akan mengajukan penolakan. Karena situasinya kurang bagus. Meskipun pengusaha tetap optimis, tapi ada pemicu, khususnya kebijakan pemerintah bisa memicu kenaikan harga. BBM sudah naik, oke lah BBM naik. Dengan adanya ini kan memicu harga naik, khususnya bahan pokok," jelasnya.
Ada pun pilihan dari Kadin Jatim. Pilihannya truk muatan 15 ton bisa mengikuti berat muatan atau ada jalan keluar dari pemerintah. Jika memang akan Zero ODOL pun tidak dilakukan pada awal tahun 2023, melainkan bertahap.
"Di samping pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan jalan ini. Maksudnya bertahap ini ada sosialisasi lagi dan pengawasan diperketat lagi," pungkas Adik.
(esw/iwd)
