Harga Telur Turun, Peternak di Blitar Kembali Bergejolak

Erliana Riady - detikJatim
Rabu, 23 Feb 2022 03:03 WIB
Peternak ayam di Blitar
Harga telur kembali turun/Foto: Erliana Riady/detikjatim
Blitar -

Para peternak di Blitar kembali bergejolak karena harga telur turun. Padahal harga eceran tertinggi (HET) telur terbaru telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 7 tahun 2020.

Peraturan ini mengatur harga acuan penjualan di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Aturan tersebut menetapkan harga batas bawah pembelian daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak menjadi Rp 19.000 dan harga batas atas pembelian di peternak Rp 21.000 per kg.

Harga ini naik dari harga acuan sebelumnya. Dulu, harga batas bawah daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak Rp 18.000 per kg. Dan harga batas bawah Rp 20.000 per kg.

Dengan perubahan harga acuan pembelian, maka harga acuan penjualan daging ayam ras di tingkat konsumen juga meningkat menjadi Rp 35.000 per kg dari sebelumnya Rp 34.000 per kg. Sementara, harga acuan penjualan telur ayam ras di tingkat konsumen Rp 24.000 per kg dari sebelumnya Rp 23.000 per kg.

Di pasar tradisional, harga telur mengalami tren penurunan secara signifikan di kisaran Rp 13.000-15.000 per kg dari kandang. Dan di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 22.000 di tingkat pedagang eceran.

"Yang paling penting implementasinya. Karena Rp 18.000 saja tidak terealisasi," kata Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), Alvino Antonio kepada detikJatim, Rabu (23/2/2022).

Alvino menambahkan dalam Permendag nomor 7 tahun 2020, harga DOC masih Rp 5.000. Sementara saat ini, harga DOC sudah di atas Rp 7.000. Begitu juga dengan harga pakan yang mengalami kenaikan, dari semula Rp 6.800/ kg menjadi Rp 7000-8500/kg.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy Rakhmat Sutrisno mendorong Mendag merevisi aturan secara berkala. Pertama, dengan menyesuaikan harga DOC dan pakan. Kedua, tidak menyamakan aturan itu secara merata antara bisnis peternakan skala besar dengan usaha peternakan rakyat.

"Ketentuan seperti ini harusnya ada evaluasi berkala secara terbuka. Biar fair. Bisa jadi aturan tiap daerah berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan kondisi sekarang," kata Dendy.

Selain evaluasi secara berkala, lanjut Dendy, pemerintah dalam hal ini Kemendag juga membedakan penerapan aturan. Karena tidak bisa disamakan antara pemodal besar dengan pelaku UMKM yang bermodal terbatas.

"Ada perbedaan probabilitas mengakses kebutuhan bisnis ternak. Kondisi ini harusnya pemerintah segera mencarikan solusi jangka panjang. Bukan sekedar sementara, temporer. Karena peternak rakyat itu berpotensi menghadapi potensi kesulitan ini," imbuhnya.

Agar bisa memiliki daya saing dengan pebisnis ternak dengan modal besar, Dendy menilai peternak rakyat butuh institusi ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Misalnya, belanja jagung secara kolektif, belanja bahan pakan impor secara berbarengan.

"Mungkin saat ini para peternak itu masih beli sendiri-sendiri. Kan harganya lain, kalau belanja dalam partai besar dibandingkan ngecer. Ya gak mungkin punya daya saing kalau jalan sendiri-sendiri begitu," pungkasnya.



Simak Video "Ini Dia Penyebab Harga Telur Ayam Melejit, Bikin Peternak Tercekik"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/iwd)