.webp)
Bupati Sidoarjo Subandi meminta pungutan terhadap pedagang yang berjualan saat Car Free Day (CFD) di Alun-alun diturunkan nominalnya. Dari yang sebelumnya Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu menjadi Rp 5 ribu.
Subandi menilai, pungutan tersebut jangan sampai membebani pedagang yang memanfaatkan CFD untuk mencari nafkah.
"Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan," kata Subandi, Minggu (4/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengusulkan, dari pungutan Rp 5 ribu itu, Rp 2 ribu dialokasikan untuk paguyuban pedagang. Sedangkan Rp 3 ribu digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Menurutnya, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, pungutan terhadap pedagang harus dibuat proporsional.
"Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," tegasnya.
Dia mengungkapkan pungutan merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Menurutnya, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan Pemkab Sidoarjo.
"Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tapi tetap tidak membebani pedagang," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan pungutan Rp 15 ribu-Rp 20 ribu yang selama ini dibayarkan pedagang digunakan untuk berbagai kebutuhan pengelolaan CFD.
Di antaranya untuk kebersihan dan penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang sakit maupun meninggal dunia.
Evaluasi CFD juga menyoroti tingginya jumlah pengunjung dan dampaknya terhadap kebersihan kawasan Alun-Alun Sidoarjo.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebut, jumlah pengunjung CFD bisa mencapai 18.030 orang. Sementara personel yang dikerahkan untuk menangani kebersihan hanya 44 orang.
Sebanyak 20 personel ditempatkan di area alun-alun dan 24 lainnya di kawasan sekitar alun-alun. DLHK juga menyiapkan empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD.
Menurut Arif, tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan sampah cukup besar. Oleh karena itu, pengelolaan kebersihan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pedagang melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik juga diminta ikut menjaga kebersihan.
"Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5 ribu dengan penanganan sampah yang sudah diolah," kata Arif.
Arif juga meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembatasan pedagang. Sebab, aktivitas pedagang yang berlebih turut berdampak terhadap fasilitas umum (fasum), termasuk tanaman di kawasan CFD.
"Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan," ujarnya.
Selain sampah, Pemkab Sidoarjo menemukan kerusakan sejumlah fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Total nilai kerusakan ditaksir mencapai Rp 36,6 juta.
Kerusakan terbesar terjadi pada median Jalan Ahmad Yani dengan nilai sekitar Rp 28,5 juta. Sedangkan kerusakan median Jalan Gubernur Suryo ditaksir Rp 8,1 juta. Fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan dan kelebihan beban penggunaan atau overload.
