.webp)
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan keberhasilan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo tidak cukup diukur dari pelaksanaan tugas administratif. Menurutnya, dampak positif yang dirasakan langsung masyarakat menjadi ukuran utama kinerja pejabat.
Hal itu disampaikan Subandi saat pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Dalam pelantikan tersebut, terdapat 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang dilantik. Selain itu, enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo juga dilantik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Subandi meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat," kata Subandi, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan pejabat tidak boleh hanya bekerja sebatas menjalankan rutinitas pemerintahan. Setiap kebijakan dan program harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi meminta seluruh pejabat memperkuat koordinasi dan komunikasi. Kekompakan, kata dia, harus dibangun mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.
Subandi juga menyebut rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
"Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo," ujarnya.
Selain memperkuat internal pemerintahan, Subandi menekankan pentingnya harmonisasi dengan DPRD serta sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Sidoarjo.
Ia menilai pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal apabila setiap unsur pemerintahan bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kekompakan dan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintah.
"Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya.
