Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah dari Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 14 jam ini juga menggandeng KPK.
"Kita melaksanakan kegiatan bersama Ketua KPK, kemudian juga dari BPKP, serta seluruh kepala daerah se-Jawa Timur dan Bali. Kegiatan ini dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi," kata Tito di Grahadi, Rabu (5/8/2026).
Tito mengaku prihatin banyak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 terutama di pulau Jawa yang tertangkap karena kasus korupsi.
"Kita prihatin karena ada sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa waktu lalu juga ada yang terkena OTT, baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya," jelasnya.
"Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus membina dan mengingatkan. Oleh karena itu, kita melaksanakan acara ini bekerja sama dengan KPK dan BPKP," tambahnya.
Tito mengatakan upaya Kemendagri bersama KPK akan terus dilakukan untuk mencegah praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Kemendagri dan KPK selanjutnya akan berkeliling di sejumlah wilayah untuk mengumpulkan para kepala daerah.
"Kami sudah mengawali kegiatan ini bersama Kemendagri yang diwakili Ibu Niken di Papua sekitar dua atau tiga minggu lalu bersama KPK. Sesuai kesepakatan, kami akan turun ke 10 klaster daerah lainnya untuk berbagi dengan teman-teman di daerah dalam rangka menekan tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan daerah," jelasnya.
"Khusus di Surabaya untuk Jawa Timur dan Bali ini yang kedua kami turun. Berikutnya kami akan turun lagi. Masih ada sembilan klaster daerah lainnya. Apa pun hasilnya, tentu kita harapkan rekan-rekan kepala daerah dapat memperkuat integritas, memperkuat sistem, dan betul-betul menjaga diri agar tidak terlibat masalah hukum, khususnya kasus korupsi. Inilah yang bisa kita lakukan," tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut perlunya penguatan integritas dan pencegahan korupsi bagi kepala daerah. Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari fungsi pencegahan oleh KPK.
"Prinsipnya di sini adalah kita mengingatkan kembali bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan tata kelola yang baik, dan reformasi birokrasi," terangnya.
"Kalau ini dikerjakan dengan baik, saya yakin segala aktivitas yang dilakukan kepala daerah akan berdampak pada urusan-urusan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau kepala daerah melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kekuasaan, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa ada kepentingan tertentu, kemudian dalam proses penunjukan jabatan juga ada kepentingan yang mengakomodasi pihak-pihak tertentu, serta penyalahgunaan anggaran, tentu ini akan berdampak bukan hanya pada satu program, tetapi semuanya pasti akan terdampak," tambahnya.
Kehadiran KPK turun ke daerah, lanjut Setyo untuk membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi administrasi maupun operasional. Semuanya dibahas agar ada perbaikan, perubahan, dan transformasi yang bisa dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam periode 2025 sampai dengan 2026.
"Harapan KPK kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, bukan hanya sekadar berkumpulnya kepala daerah Bali dan Jawa Timur, tetapi bisa menjadi momentum introspeksi melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Jika masih ada yang belum atau kurang baik, lakukan perbaikan, lakukan perubahan dengan inovasi, kreasi, dan hal-hal yang positif, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Simak Video "Video KPK Minta Bupati dan Sekda Kuansing Menyerahkan Diri"
(faa/hil)