.webp)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memberikan pesan menohok kepada tiga kepala daerah di Malang Raya.Pesan ini disampaikan saat menghadiri talkshow terkait pengendalian gratifikasi di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang
Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Malang, Bupati Malang, dan Wali Kota Batu. Setyo menegaskan bahwa hakikat utama jabatan kepala daerah adalah melayani masyarakat melalui peningkatan layanan publik.
"Lakukan yang terbaik saja. Semua kepentingan, apa pun ceritanya, kalau jabatan itu amanah, pastinya tujuan untuk kepentingan masyarakat," ujar Setyo kepada wartawan usai acara, Jumat (18/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Setyo, fokus utama pemerintah daerah harus berdampak langsung pada kesejahteraan umum di berbagai sektor vital, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo juga menyoroti langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Dari delapan area fokus pengawasan di daerah, ada dua sektor yang kerap menjadi celah utama praktik korupsi.
"Yang paling banyak ada dua dari delapan bidang itu, antara lain yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa, dan yang kedua adalah soal mutasi jabatan," jelas Setyo.
Ia membeberkan, praktik jual beli jabatan maupun penyimpangan pengadaan barang/jasa. Ini terjadi karena dipicu minimnya transparansi dalam proses pelaksanaan.
Setyo meminta seluruh mekanisme mutasi aparatur sipil negara (ASN) dijalankan ketat sesuai regulasi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Ketika proses tidak dilalui, artinya proses mutasi tidak transparan. Kalau tidak transparan, maka pasti akan dikomplain," tegasnya.
Selain dua sektor tersebut, KPK juga terus memantau area rawan lain seperti perencanaan anggaran daerah dan tata kelola perpajakan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pengawasan khusus dari KPK terhadap kawasan Malang Raya, Setyo enggan membeberkan strategi penindakan lembaga antirasuah tersebut.
"Kalau pengawasan khusus itu kan urusan di dalam. Mengenai Malang Raya rawan atau tidak, kalau itu kalian yang tahu," pungkas Setyo.
