PDIP Tunggu Jawaban BGN Soal Kader Terlibat Proyek MBG

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pernyataan semua partai politik terlibat proyek makan bergizi gratis (MBG). Hasto menunggu jawaban klarifikasi dari BGN.

"Nah, sampai sekarang kami belum menerima balasan dari BGN. Ya, kami tunggu jawabannya. Kalau nggak ada jawaban ya kami akan berkirim surat lagi," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7/2026).

Hasto menyatakan partai akan melakukan klarifikasi kepada kader-kader yang terlibat dalam proyek MBG. Soal sanksi, Hasto belum memberi bocoran.

"Oh begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi, di situ. Soal sanksi ya tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat, kita nggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," tegasnya.

Hasto mengaku perlunya klarifikasi dari BGN terkait pernyataan semua partai politik terlibat. Apalagi, baru saja pejabat BGN ditangkap akibat kasus korupsi.

"Apalagi setelah ada kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, kemudian muncullah banyak kritik juga terhadap partai politik. Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP berjuang untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP? Ya kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu. Kalau nggak kami akan kirim surat kembali," tegasnya.

Hasto menyebut PDIP sebenarnya sudah memiliki program terkait penanganan atau peningkatan gizi di masyarakat. Program ini dilakukan langsung oleh kepala daerah setempat, bukan top down.

"(MBG) ini kan program negara bukan partai terlibat di dalam program dari pemerintah itu dan kami kan punya model yang sudah kami kembangkan. Artinya tadi model dari Bu Risma kan anda bisa melihat juga model dari Banyuwangi di mana program akan bergizi rakyat dengan nama yang berbeda saat itu kan terintegrasi juga dengan stunting bahkan kemudian dengan aparatur negara," jelasnya.

"Misalnya di Banyuwangi itu Sekda itu dia punya tanggung jawab. Jadi jumlah dari stunting yang ada di Banyuwangi itu kemudian secara gotong-royong dibagi tanggung jawab bersama-sama. Sekda misalnya punya tanggung jawab membina berapa, kemudian kepala dinas punya berapa sehingga dan juga ada partisipasi dari masyarakat. Yang dikritik oleh PDIP sejak awal kan dari sisi pelaksanaannya yang yang top down," tambahnya.

"Dari sisi metodologinya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi pendekatan-pendekatannya kan namanya makan untuk rakyat, meningkatkan gizi untuk rakyat. Itu kan bagian dari platform PDIP. Jadi, gagasan yang top down itu yang pertama kali harus dikoreksi dan juga di dalam eksekusi programnya," tandasnya.