.webp)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali melontarkan kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto itu masih jauh dari kata memuaskan.
Hasto lantas meminta agar program MBG dievaluasi besar-besaran setelah banyak laporan soal keracunan. Tujuannya, agar program tersebut bisa diterapkan dengan baik.
"Apalagi melihat berbagai persoalan terkait dengan makan bergizi gratis. Persoalan kualitas makanan, keracunan, kemudian keterlibatan dengan masyarakat banyak, keterlibatan dengan komite sekolah yang telah kami suarakan," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menyoroti soal anggaran yang diambil dari pos pendidikan. Khusus untuk anggaran, ia menyebut sudah banyak disuarakan oleh banyak pihak, terutama partainya.
"Persoalan juga terkait dengan anggaran yang diambil dari anggaran pendidikan dan sebagainya dan sebagainya di mana suara-suara itu disuarakan disampaikan oleh masyarakat. Sebagai partai kami merespons itu, kemudian kami melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi komersialisasi pemburu rente di dalam program populis yang sebenarnya baik," jelasnya.
Hasto menyebut PDIP lebih cocok memakai program pencegahan stunting yang dilakukan secara langsung oleh kepala-kepala daerah. Program ini disebutnya lebih terukur karena sudah dijalankan lebih dulu.
"Dan partai sebelumnya juga menjalankan model-model pencegahan stunting dan juga makanan bergizi yang dilakukan oleh para kepala daerah dari PDIP. Karena PDIP sudah punya banyak model, model di Surabaya dikembangkan oleh Bu Risma, Model Pak Idham Samawi yang dikembangkan di Bantul secara indirect untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak didik kita melalui pemberian tiga ekor ayam untuk dikembangbiakkan, telurnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dan sebagainya," bebernya.
"Jadi PDIP sendiri sudah punya banyak model-model tentang makan bergizi untuk rakyat yang melibatkan partisipasi dari rakyat, di situ tidak mematikan dapur-dapur rakyat yang berada di sekitar-sekitar sekolah. Dan pada akhirnya kan ketika kritik itu tidak didengarkan, kemudian terjadilah berbagai persoalan dari program makan bergizi gratis," tambahnya.
Hasto juga mengaku telah menyurati Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya untuk mencari tahu kader PDIP yang terlibat dalam program MBG.
"Ya, surat dari DPP PDI Perjuangan itu kan diawali dari pernyataan Wakil Kepala BGN saat itu Nanik S Deyang ya yang mengatakan bahwa semua partai terlibat," kata Hasto di Unair Surabaya, Senin (20/7/2026).
Menurut Hasto, partai sama sekali tidak terlibat dalam proyek MBG. Bisa jadi hanya oknum kader-kader yang mengatasnamakan partai.
"Jadi institusi partai itu siapa sih? Ya, secara hukum itu kan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Yang oleh undang-undang kemudian memiliki kewenangan untuk membentuk struktur kepartaian. Nah, kalau dikatakan partai, yang bertanda tangan partai. Maka kemudian kami minta klarifikasi, kami berkirim surat siapa kader-kader partai yang terlibat di dalam program tersebut," jelasnya.
Saat ini, lanjut Hasto, PDIP masih menunggu surat balasan dari BGN terkait nama-nama kader yang terlibat dalam proyek MBG
"Ya, kan kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena itu dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut yang pendekatannya adalah pendekatan proyek bukan melibatkan partisipasi dari warung-warung rakyat yang ada di sekitar sekolah misalnya," tandasnya.
