Banyuwangi Jadi Miniatur Ekonomi Biru ASEAN 2030

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi membuka forum ASEAN-ID Blue 2026 di Banyuwangi. Forum internasional ini menjadi langkah awal mendorong terwujudnya Ekonomi Biru (Blue Economy) ASEAN pada 2030 dan menjadikan Banyuwangi sebagai miniatur pengembangan ekonomi biru di kawasan.

Forum tersebut diikuti delegasi negara-negara ASEAN, East Asia Summit (EAS), hingga Pacific Islands Forum (PIF). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dengan upaya pelestarian ekosistem laut.

Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kemenlu Zelda Wulan Kartika mengatakan, penyelenggaraan ASEAN-ID Blue merupakan kolaborasi Kemenlu, KKP, Pemkab Banyuwangi, dan Kedutaan Besar Selandia Baru untuk ASEAN. Melalui forum ini, konsep ASEAN diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Jadi, selama ini pasti kita sudah sering dengar ASEAN, kemudian banyak pertemuan diselenggarakan. Nah, ASEAN ini sebenarnya tidak hanya sekadar pertemuan-pertemuan, tapi ada dampak nyatanya terhadap masyarakat di kawasan ASEAN," ujar Zelda usai pembukaan forum, Jumat (17/7/2026).

Zelda menambahkan, Banyuwangi sengaja dimunculkan sebagai miniatur kebijakan karena dinilai berhasil mengimplementasikan konsep ekonomi biru secara ideal.

"Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tapi pada saat yang sama juga tetap terus mempreservasi, melindungi lingkungan di kawasan khususnya di pesisir. Jadi ini adalah contoh yang baik," jelasnya.

Forum ini menjadi forum strategis bagi negara-negara ASEAN, sebagaimana disampaikan Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN Joanna Anderson. Menurutnya, target Ekonomi Biru ASEAN di tahun 2030 merupakan langkah yang sangat luar biasa karena menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama.

Joanna menilai ada ikatan kemiripan yang kuat antara karakteristik negaranya dengan Kabupaten Banyuwangi.

"Sama seperti Banyuwangi, Selandia Baru memiliki banyak komunitas pesisir, banyak komunitas perikanan, dan banyak orang yang bergantung pada perikanan untuk ketahanan pangan mereka, serta untuk pariwisata. Jadi, saya melihat banyak kesamaan," ungkap Joanna.

Seperti halnya manusia yang sehat, dalam kondisi prima manusia akan mampu melawan tantangan, demikian pula dengan laut. Joanna memberikan analogi.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Selandia Baru memboyong seorang spesialis dari suku asli Māori yang ahli dalam perikanan pesisir. Kehadirannya bertujuan untuk membagikan pendekatan adat tradisional yang sukses diintegrasikan dengan kebijakan modern pemerintah Selandia Baru.

Bagi Joanna, regulasi tertulis tidak akan pernah cukup tanpa adanya pergerakan langsung dari masyarakat lokal.

"Sebab, membuat hukum dan regulasi itu sangat mudah, tetapi yang terpenting adalah peran komunitas dalam merawat lingkungan, itulah bagian yang esensial," tegas Joanna.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik penunjukan Banyuwangi sebagai tuan rumah ASEAN-ID Blue 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengembangkan sektor kelautan secara berkelanjutan.

"Kita bersyukur hari ini menjadi tuan rumah untuk kegiatan ASEAN Blue ID, di mana Banyuwangi dianggap mampu menjadi contoh bagi pengembangan sektor-sektor kelautan ini bukan berarti Banyuwangi sudah baik dan sudah cukup. Kita terus melakukan inovasi kelautan kita, sehingga nanti memang benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat pesisir. Potensi yang dikembangkan saya rasa tidak hanya bagaimana industri perikanan berkembang di Banyuwangi, tapi juga bagaimana menjaga ekosistem kelautan kita. Karena kalau laut kita eksplorasi secara masif tapi tidak kita jaga dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah, maka akan tidak seimbang kehidupan laut kita," jelas Ipuk.

Melalui forum bertukar pengalaman (experience sharing) ini, perwakilan dari berbagai negara seperti Fiji dan Sekretariat ASEAN diharapkan dapat saling mengadopsi formula terbaik untuk diterapkan di wilayah pesisir masing-masing.