.webp)
Ratusan pelajar dan tenaga pendidik di Kota Malang untuk sementara tidak lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini terjadi setelah sejumlah dapur MBG menghentikan operasional karena anggaran belum dicairkan.
Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan, kasus ini pernah terjadi sebelumnya. Ia yakin BGN segera membayarkan tagihan ke masing-masing dapur.
"Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu meneruskan apa yang kita temukan di lapangan kepada BGN agar BGN kemudian bisa menindaklanjuti karena kewenangan sepenuhnya tentu di BGN langsung dengan SPPG masing-masing, pembayaran ke virtual account masing-masing," kata Emil usai memimpin rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil juga mengungkap, telatnya pembayaran ke SPPG biasanya terjadi akibat administrasi yang belum lengkap dari pihak dapur.
"Tapi dari pengalaman yang kami temukan juga tidak jarang ada kaitannya dengan persyaratan administrasi yang kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi. Jadi kami tetap meyakini bahwa ini permasalahan yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya BGN kemudian akan menyelesaikan," terangnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini juga mengungkapkan, saat ini ada sekitar 4.400 SPPG yang telah beroperasi di Jatim, di mana ada sekitar 300 lebih SPPG di-suspend.
"Yang beroperasi 4.400-an, dan sekitar 300-an dapur saat ini di-suspend untuk melengkapi dokumen-dokumen kelayakan agar segera dilengkapi," jelasnya.
Emil juga menyebut, saat ini SPPG diwajibkan untuk menyerap telur peternak di Jatim, termasuk di kawasan Kabupaten Blitar.
"Jadi kita harap harga telur Rp 24 Ribu per kilogram ini bisa bertahan di level peternak, dan sudah ada imbauan juga SPPG menyerap hasil panen para petani, peternak di Jatim," tandasnya.
