Transparansi Pengadaan, Pemkab Sidoarjo Genjot e-Purchasing

Aprilia Devi - detikJatim
Senin, 23 Feb 2026 20:09 WIB
Bupati Sidoarjo Subandi (Foto: Aprilia Devi/detikJatim)
Sidoarjo -

Pemkab Sidoarjo memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa lewat sistem e-purchasing. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan sekaligus mencegah penyimpangan.

Bupati Sidoarjo Subandi menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode e-purchasing saat ini menjadi prioritas yang wajib didahulukan sebelum menggunakan metode pengadaan lainnya.

Hal itu telah disampaikan pada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP.

"Strategi pengadaan menjadi krusial. Kita perlu menyamakan persepsi agar strategi yang dipilih efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi," ujar Subandi, Senin (23/2/2026).

Ia pun meminta seluruh pelaku pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA) hingga penyedia untuk bekerja secara sinergis. Sebab kegagalan salah satu unsur dalam rantai pengadaan akan berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

"E-purchasing adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan menumbuhkan ekonomi daerah," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig memaparkan capaian pengadaan tahun anggaran 2026. Hingga saat ini, terdapat 114 paket tender konstruksi senilai Rp 315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp 138,6 miliar.

Adapun pengadaan melalui e-purchasing telah mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp 665,9 miliar.

Akan tetapi, Amig memberi catatan khusus karena mayoritas pekerjaan konstruksi masih menggunakan metode tender konvensional dan pengadaan langsung.

"Padahal, sistem E-Katalog versi 6 yang dikembangkan LKPP sudah memfasilitasi produk jasa konstruksi. Hal ini perlu disikapi karena e-purchasing sudah menjadi kewajiban sesuai amanat Perpres," beber Amig.

Ia juga menyoroti adanya kendala lapangan seperti pemutusan kontrak dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan di masa lalu.

"Harapannya melalui arahan Bupati dan LKPP, tata kelola penganggaran dan pengadaan di Sidoarjo menjadi lebih akuntabel dan meminimalisir masalah hukum di masa depan," pungkasnya.



Simak Video "Video: Begini Kondisi Ratusan Motor yang Terjaring Razia Balap Liar di Sidoarjo"

(abq/abq)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork