.webp)
Pemkab Sidoarjo terus mematangkan persiapan pembangunan Fly Over (FO) Gedangan yang jadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres 80/2019. Proses pembebasan lahan dan penyempurnaan desain proyek sedang dilakukan secara paralel.
Asisten II Setda Sidoarjo Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bahrul Amig mengatakan salah satu fokus utama saat ini adalah menunggu finalisasi Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Karena ada beberapa penyesuaian desain, kami masih menunggu DED final dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Setelah desain selesai, tahapan berikutnya akan lebih mudah dijalankan, termasuk pengukuran lahan dan penentuan kebutuhan pasti di lapangan," kata Amig kepada detikJatim, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, proses pengadaan tanah akan menggunakan metode pengadaan langsung karena luas lahan yang dibutuhkan kurang dari 5 hektare.
"Pelaksanaan pengadaan tanah akan dipimpin Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PUPMSDA dengan pendampingan dari BPN. Kami juga sedang menyiapkan Peraturan Bupati sebagai payung hukum agar proses berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala administrasi di kemudian hari," ujarnya.
Amig menjelaskan sejumlah tahapan awal telah dilakukan, mulai dari konsultasi ke Kanwil BPN Jatim, pembagian tugas administrasi dan teknis, hingga identifikasi awal bidang tanah yang terdampak bersama camat, kepala desa, dan perangkat desa.
Saat ini pemerintah daerah juga terus melakukan verifikasi data kepemilikan tanah sebagai dasar pelaksanaan pembebasan lahan.
"Kami ingin seluruh data benar-benar valid sebelum masuk ke tahap appraisal dan negosiasi ganti rugi. Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini," tambahnya.
Dalam proses penetapan ganti rugi, Pemkab Sidoarjo akan melibatkan lembaga penilai independen atau appraisal. Penilaian tidak hanya mencakup harga tanah, tetapi juga bangunan, tanaman, hingga potensi kerugian usaha yang terdampak proyek.
"Semua komponen akan dihitung secara profesional oleh appraisal independen sehingga nilai ganti rugi yang diberikan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat," jelas Amig.
Selain pembebasan lahan, sejumlah dokumen pendukung juga sedang dipersiapkan, termasuk dokumen lingkungan yang dibantu Dinas Lingkungan Hidup serta perencanaan pembiayaan ganti rugi.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan skema relokasi bagi sejumlah fasilitas umum yang terdampak proyek. Balai desa akan dibangun kembali di lahan yang telah disediakan pemerintah desa. Sementara Kantor Polsek direncanakan dipindahkan ke lokasi baru di kawasan Jayalan.
Untuk Masjid LDII, komunikasi dengan pengelola akan difasilitasi oleh kepala desa setempat. Sedangkan keberadaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang menempati lokasi bekas puskesmas masih dalam pembahasan internal pemerintah daerah.
Di sisi lain, koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga terus dilakukan. Bahrul menyebut dalam waktu dekat Dinas PUPMSDA akan menggelar pertemuan dengan pihak PT KAI untuk membahas kebutuhan lahan yang diperkirakan mencapai sekitar 2 hektare.
"Angka tersebut masih berupa perkiraan dan akan dipastikan setelah DED final diterima. Setelah itu baru dilakukan pengukuran batas lahan secara resmi," katanya.
Berdasarkan identifikasi awal, terdapat sekitar 90 hingga 100 bidang tanah yang berpotensi terdampak pembangunan FO Gedangan. Adapun pembiayaan proyek dilakukan melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat membiayai pembangunan fisik, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan anggaran pembebasan lahan.
"Secara umum progres berjalan sesuai tahapan. Koordinasi dengan seluruh pihak berjalan baik dan mayoritas mendukung proyek ini. Setelah desain final selesai, tahapan berikutnya akan segera kami percepat," pungkas Bahrul.
(irb/dpe)
