.webp)
DPRD Kabupaten Gresik menggelar audiensi komisi I dan II bersama PT Pos Indonesia dan Disbudparekraf Kabupaten Gresik. Audiensi itu berkaitan dengan pembongkaran gedung cagar budaya eks Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di kawasan Heritage Bandar Grissee.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir serta dihadiri oleh Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra, Anggota Komisi II Dimas Setyo Wicaksono.
Dalam audiensi itu, Executive Manager PT Pos Indonesia (Persero) KC Gresik, Johan Riyadi mengatakan pembongkaran dilakukan oleh PT Pos Properti Indonesia sebagai anak perusahaan PT Pos Indonesia dalam rangka optimalisasi aset.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik. Ia menyampaikan bahwa akan membuat lahan parkir di kawasan tersebut.
"Pada tanggal 19 Agustus 2025, kota sowan ke pak Sekda untuk mengenalkan PT Pos Properti. Akan dikembangkan untuk lahan parkir agar bisa memenuhi kebutuhan lahan parkir di Bandar Grissee," kata Johan saat audiensi di Kantor DPRD Gresik, Rabu (28/1/2026).
Dengan dalih memenuhi lahan parkir di kawasan Heritage Bandar Grissse, pihak PT Pos Indonesia menemui Sekda sebanyak dua kali. Pada 1 Desember 2025, pihak PT Pos Indonesia kembali menemui Sekda untuk berkoordinasi terkait gedung cagar budaya tersebut akan dikembangkan sebagai kantong parkir.
"Dalam koordinasi itu, Sekda mengatakan akan melakukan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait untjk menjadikan lahan tersebut sebagai kantong parkir," tambahnya.
Sementara itu, Regional Officer PT Pos Property mengatakan bahwa lahan tersebut memang aset PT Pos Indonesia. Saat ini, pihak PT Pos Indonesia telah melakukan optimalisasi aset yang tengah digencarkan PT Pos Indonesia.
"Untuk pertemuan kedua itu kita memohon izin aset kami di area tersebut. Memang semua aset PT Pos Indonesia ini dilakukan optimalisasi dan dikomersilkan," tambahnya.
Bowo juga mengungkit kondisi bangunan yang sudah tidak terawat, rusak parah. Ia juga menyebut bangunan tersbsut mengalami kerusakan parah dan hampir ambruk.
"Banyak hewannya, tembok juga hampir ambruk. Makanya kami bongkar untuk lahan parkir. Sementara bangunan utama kami akan kami komersilkan dan dimanfaatkan," ungkapnya
Pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik Saifudin Ghozali. Menurutnya selama ini pihak PT POS Indonesia maupun Pos Property belum pernah berkooridnasi dengan pihaknya.
"Kami pastikan objek tersebut benar adanya sebagai cagar budaya. Terhadap pembongkaran sebagian pembangunan voc itu, PT POS Indonesia dan PT POS Properti tidak pernah berkoordinasi dengan kita, baik secara tertulis atau lisan," ujar Ghozali.
Ghozali menambahkan, terkait koordinasi dengan Sekda Kabupaten Gresik, menurutnya tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembongkaran gedung Cagar Budaya. Sebab, setelah koordinasi tersebut rencananya Sekda akan menggelar rapat bersama pihak-pihak terkait.
"Tapi rapat belum digelar, tapi bangunan sudah dibongkar. Harusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak terkait, baru dibongkar," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Syahrul Munir menyebut alasan telah bertemu dengan Sekertaris Daerah tidak bisa dikatakan telah berkoordinasi. Apalagi belum ada surst izin resmi melakukan pembongkaran terhadap bangunan bersejarah.
"Itu bukan izin, koordinasi ngobrol tidak jelas tidak bisa dikatakan izin. Izin itu harus surat dari instansi terkait. Kalau ketemu ngobrol saja itu juga tidak bisa dikatakan Koordinasi," kata Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir.
(auh/abq)
