Puncak Hari Santri Nasional 2025 di Gresik ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pemkab Gresik. Kerja sama ini untuk melindungi hak anak pekerja migran, khususnya dalam hal identitas dan akses pendidikan.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendampingi anak-anak pekerja migran. Acara berlangsung meriah di Aula Masjid Maulana Malik Ibrahim, Gresik.
"Sinergi ini bukan sekadar program administratif, tetapi juga ikhtiar kemanusiaan kita bersama. Untuk memastikan anak-anak Gresik yang lahir jauh dari tanah leluhurnya agar tetap mendapat hak dasar sebagai manusia dan warga negara," ungkap Gus Yani dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua PCNU Gresik KH Mulyadi, dan tokoh NU, menandai babak baru kolaborasi ormas keagamaan dan pemerintah dalam isu sosial lintas negara. PCNU dan Pemkab Gresik menandatangani nota kerja sama untuk pemenuhan hak anak pekerja migran.
Gus Yani menegaskan inisiatif ini muncul dari kesadaran akan dampak globalisasi tenaga kerja, di mana banyak warga Gresik menjadi pekerja migran. Pemerintah daerah, menurutnya, punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak dasar keluarga mereka.
Lebih lanjut, ia menyebut delapan kecamatan di Gresik sebagai kantong pekerja migran yaitu Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Pangkah, Sangkapura, dan Tambak di Pulau Bawean. Ribuan warga dari daerah tersebut bekerja di Malaysia, sebagian membangun keluarga melalui pernikahan siri.
"Dari pernikahan siri inilah, lahir persoalan baru, dan dipastikan si buah hati ini semua tidak mempunyai dokumen identitas yang legal. Pemerintah Kabupaten Gresik menyoroti hal ini dengan keprihatinan yang sangat mendalam," ujarnya.
Gus Yani menekankan tanpa identitas resmi, anak-anak pekerja migran hidup tanpa jaminan hak dasar, termasuk akses pendidikan. Sekolah di Malaysia tidak dapat menerima mereka tanpa dokumen identitas yang lengkap.
"Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan kesehatan, jaminan sosial, atau hak kewarganegaraan apa pun. Ini miris sekali jika dibiarkan," jelasnya.
Pemerintah daerah Gresik mencatat sekitar 4.000 anak pekerja migran yang sedang diidentifikasi. Data ini dipilah untuk membedakan anak dari pernikahan sesama warga Gresik dan pernikahan lintas daerah.
Gus Yani juga menegaskan solusi utama bagi anak-anak pekerja migran tanpa identitas adalah memulangkan mereka ke Indonesia. Ia menyebut anak usia 0-17 yang tinggal di Malaysia tanpa dokumen resmi dianggap tidak memiliki status kewarganegaraan.
Untuk itu, Pemkab Gresik mengajak lembaga-lembaga pendidikan di bawah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Ma'arif NU, maupun pesantren di bawah naungan PCNU Gresik saling bersinergi membantu.
"Yang penting bisa dibawa pulang dulu. Kalau mau sekolah negeri, nanti bisa melalui dinas. Kalau mau mondok, bisa dititipkan ke lembaga pendidikan di bawah RMI atau Ma'arif," pungkasnya.
Pada rangkaian resepsi dan sarasehan HSN tersebut juga ada penganugerahan sebagai Bupati Santri yang ditandai dengan pengalungan sorban oleh Katib Syuriah PCNU Gresik KH Abdul Malik kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Selain itu, untuk menjawab tantangan industri di Kabupaten Gresik, PCNU juga meluncurkan lembaga pelatihan kerja (LPK) Omah Masyarakat Berdaya Gresik LKKNU serta Festival Santri X oleh PC LP Ma'arif NU.
Sementara itu, acara dilanjutkan dengan Halaqah Kepesantrenan yang disampaikan oleh Ketua RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hodri Arief sekaligus sebagai narasumber. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Simak Video "Video Ringseknya Innova Zenix Usai Tabrak Truk di Tol Probolinggo"
(prf/ega)