.webp)
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Magetan Rita Haryati jadi perbincangan masyarakat. Pasalnya ia diduga mengelelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Kabar Rita mengelola SPPG ini muncul pertama kali dalam sebuah unggahan di memdia sosial. Dalam unggahan itu, tampak menampilkan dua foto wanita yakni Ketua DPC PDI P Magetan Diana Sasa dan juga Rita Haryati.
"Ketua DPC PDIP Magetan mulai menyerang program MBG milik polisi, padahal anak buahe sesama kader dewan PDIP Magetan due dapur MBG," demikian keterangan foto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Rita Haryati saat dikonfirmasi membantah terlibat dalam program MBG atau memiliki dapur SPPG. Namun ia hanya menyewakan tempat untuk dapur SPPG saja.
"Itu memang tempat saya disewa untuk SPPG. Orang Madiun kemarin yang cari tempat," kata Rita, Selasa (3/3/2026).
Rita Haryati juga Ketua Komisi B DPRD Magetan, mengaku bahwa lahan miliknya seluas 600 meter persegi disewa Rp 500 juta. Adapun nilai kontrak sewa untuk 4 tahun.
"Sewanya itu 4 tahun Rp 500 juta. Memang itu tempat saya kosong pernah saya buka usaha tidak jalan ada yang cari tempat orang Madiun kemarin," tandas Rita.
Seperti diberitakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran (SE), isinya menginstruksikan seluruh kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Betul, surat tersebut untuk internal Partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa Partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam "bisnis" MBG," kata Politikus PDIP Guntur Romli kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Guntur menegaskan sikap partai saat ini jelas yakni menolak program rakyat dikomersialiasikan.
"Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," katanya.
(auh/abq)
