Waspada Macet! Frontage Ahmad Yani Surabaya Dipadati Ratusan Buruh

Surabaya -

Ratusan buruh memadati frontage Jalan Ahmad Yani untuk melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Lalu lintas pun padat. Pengendara jalan diminta untuk menghindari kawasan ini.

Pantauan detikJatim, ratusan buruh berhenti di sekitar depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak pukul 11.15 WIB. Mereka memarkirkan mobil komando hingga menutup jalan. Selain itu puluhan motor juga terparkir di tengah jalan.

Lalu lintas di frontage Jalan Ahmad Yani pun mulai dari sekitar kawasan Pusvetma. Sejumlah kendaraan mulai dialihkan dari frontage menuju Jalan Ahmad Yani. detikers lebih baik menghindari terlebih dahulu lalu lintas di kawasan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ratusan buruh itu membentangkan beberapa bendera seperti FSPMI, bendera masing-masing perusahaan, hingga ada yang tampak mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece. Mereka juga berorasi.

"Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan ironi, di negeri yang katanya merdeka ternyata banyak pemerintah yang hidup bergelimang harta, sementara rakyat tercekik," kata orator aksi, Kamis (28/8/2025).

Wakil DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat mengatakan bahwa sejumlah buruh yang berhenti di kawasan frontage Jalan Ahmad Yani itu berasal dari berbagai kawasan termasuk Sidoarjo hingga Mojokerto.

Massa aksi demo buruh hari ini diketahui bergerak secara bertahap.

"Jadi sebagian massa aksi ada yang sudah jalan menuju Kantor Gubernur Jatim, ada yang masih berhenti di kawasan Ahmad Yani, ada yang masih perjalanan juga menuju Surabaya," katanya.

Diketahui bahwa aksi buruh itu merupakan bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di beberapa kota di Indonesia oleh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Sekretaris PERDA KSPI Jawa Timur, Jazuli mengatakan bahwa aksi di Jatim akan diikuti oleh sekitar 3.000 buruh dari berbagai kawasan industri, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga Jember dan Tuban.

Massa aksi kemudian akan mulai bergerak dari Jalan Ahmad Yani melewati Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, dan berakhir di depan Kantor Gubernur Jatim.

Aksi serentak buruh tersebut membawa enam tuntutan utama secara nasional antara lain hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), dimana para buruh juga meminta penyelesaian atas kasus buruh outsourcing di PT Pradha Karya Perkasa, Mojokerto dan menuntut kenaikan upah 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Selanjutnya cegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK.

"Buruh menuntut penyelamatan PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN), Mojokerto agar tidak terjadi PHK terhadap ribuan buruh dan perusahaan-perusahaan lain di Jawa Timur yang melakukan PHK sepihak," ujar Jazuli.

Tuntutan selanjutnya mengenai reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) jadi Rp 7,5 juta/bulan. Lalu hapus pajak atas pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.

"Kemudian sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, berantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan revisi undang-undang pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang kami sebut sebagai Redesign Sistem Pemilu 2029," ungkap Jazuli.

Selain tuntutan nasional, buruh juga mendesak Gubernur Jatim agar segera merealisasikan komitmen bersama yang telah disepakati pada aksi 1 Mei 2025 lalu.

Dalam komitmen bersama tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjanjikan beberapa hal, di antaranya seperti pembentukan Perda Jatim tentang Sistem Jaminan Pesangon, pengalokasian anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu, lalu pemberian saksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan buruhnya kepada BPJS.

"Juga penambahan kuota SPMB SMA/SMK Negeri jalur afirmasi anak buruh, hingga pengusulan Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional," pungkas Jazuli.