Pemkot Surabaya kian tegas dalam menata wajah kota. Setelah memberantas parkir liar, Pemkot Surabaya kini mengalihkan perhatian ke penertiban 'polisi cepek' atau sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas).
Penertiban ini beriringan dengan kebijakan larangan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU), termasuk di kawasan ikonik Tunjungan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, Dishub segera menindaklanjuti keberadaan supeltas. Ia menilai keberadaan polisi cepek kerap menimbulkan kemacetan sekaligus rawan konflik dengan pengguna jalan.
"Ini memang sudah kita mulai sebenarnya dengan Dishub untuk memetakan (supeltas) yang ada di titik-titik itu. Karena saya juga merasakan, waktu mau belok (putar balik) malah tambah macet," kata Eri, Jumat (22/8/2025).
Eri meminta Plt Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo untuk mendata seluruh supeltas. Mereka yang berasal dari Surabaya akan diarahkan ke pekerjaan yang lebih layak.
"Kalau itu (supeltas) orang Surabaya, kasih pekerjaan yang layak. Kan kami punya Padat Karya, jadi kita akan tarik ke situ, kita sosialisasi itu dan sekarang sudah mulai berjalan," ujarnya.
Menurut Eri, keberadaan polisi cepek tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menimbulkan keprihatinan lantaran penghasilan mereka jauh dari cukup.
"Kadang saya juga miris, kenapa wargaku ada yang seperti itu, lalu hidupnya bagaimana? Pendapatannya berapa? Disamping itu, juga mengganggu orang lain, kadang ada (yang meminta uang) kemudian orang itu tidak terima, lalu tambah macet," jelasnya.
Ia menegaskan penertiban polisi cepek dan parkir liar akan menjadi fokus utama untuk mempercantik tata kota. "Karena memang kami konsentrasinya ke sana (supeltas dan parkir liar)," pungkasnya.
Simak Video "Video: Parkir Liar di Stadion Jalak Harupat, Tarif Mobil Rp 100 Ribu"
(irb/hil)