Fenomena kenaikan PBB terjadi di beberapa kabupaten/kota Jawa Timur belakangan. Kebijakan tersebut dibuat oleh Pemkab/Pemkot setempat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah berkomunikasi dengan bupati/wali kota se-Jatim untuk tidak menaikkan PBB.
Baca juga: Wali Kota Eri Pastikan PBB Surabaya Tak Naik |
"Saya sudah mengkomunikasikan (dengan bupati/wali kota se-Jatim) jangan menaikkan PBB yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya," kata Khofifah, Selasa (19/8/2025).
Khofifah menegaskan meski PBB bukan kewenangan Pemprov Jatim, ia memberi perhatian khusus dengan adanya kenaikan PBB di beberapa kabupaten/kota se-Jatim.
Khofifah kembali mewanti-wanti agar kepala daerah mengerti kondisi rakyatnya dan memberi kebijakan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing.
"PBB itu kewenangan kabupaten/kota-an 100 persen masuk PAD kabupaten/kota. Nah saya sudah mengkomunikasikan dengan bupati/wali kota," tegasnya.
"Sekarang ada yang posisi memberi diskon 35 persen," tandasnya.
Simak Video "Video: Pemprov Jatim Siap Bangun Hunian Relokasi Korban Longsor Trenggalek"
(auh/abq)