.webp)
Tujuh Parpol yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 yang telah dibacakan di DPRD. Mereka menilai pelaksanaan APBD belum mencerminkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil nyata untuk masyarakat.
Adapun ketujuh parpol DPRD Sidoarjo yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem, dan PPP. Pernyataan penolakan atas Pertanggungjawaban APBD itu diwakili Ketua DPC Golkar Sidoarjo Adam Rusydi.
Adam menyatakan bahwa masih banyak persoalan krusial yang belum ditangani secara serius oleh Pemkab Sidoarjo. Mulai dari banjir, pengangguran, infrastruktur pendidikan, hingga tata kelola anggaran yang dinilai amburadul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menghargai capaian yang sudah ada, tapi kalau bicara dampaknya ke masyarakat, jujur saja masih jauh dari harapan. Banjir masih langganan tiap tahun, jalan rusak di mana-mana, program kerja tanpa indikator jelas, dan masih ada pungutan di sekolah negeri," ujarnya di Kantor DPC Golkar, Rabu (16/7/2025).
Adam menyoroti persoalan banjir yang tak kunjung selesai di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, hingga Porong. Bahkan, kini muncul titik banjir baru di wilayah Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.
"Ini bukti drainase kita nggak mengikuti perkembangan tata ruang. Harus ada pembangunan drainase dan pompa otomatis yang terencana, jangan terus jadi pelanggan banjir," ujarnya.
Salah satu dampak yang disoroti adalah SDN Banjarsari, Tanggulangin, yang minim pendaftar karena sekolahnya terdampak banjir. "Bayangkan, cuma 10 siswa yang daftar karena orang tua khawatir. Ini harusnya jadi alarm serius bagi Pemkab," tambahnya.
Adam juga menyinggung soal program unggulan Bupati Sidoarjo untuk menciptakan 100 ribu lapangan kerja. Menurut Adam, tidak ada data yang jelas berapa yang sudah diciptakan dan dari sektor mana saja lapangan pekerjaan baru itu.
"Programnya bagus, tapi kalau tanpa indikator dan laporan berkala ke publik, ya cuma jadi slogan politik. Pengangguran kita justru masih tinggi di angka 6,49 persen, tertinggi di Jatim," ungkapnya.
Koalisi Sidoarjo Maju juga mencatat masih maraknya pungutan di SD dan SMP negeri dengan dalih kesepakatan komite. Infrastruktur sekolah juga dinilai memprihatinkan, karena banyak bangunan rusak dan kekurangan ruang kelas.
"Anggaran pendidikan itu lebih dari 20% APBD. Harusnya cukup untuk operasional sekolah tanpa pungutan ke orang tua. Faktanya, anggaran lebih banyak habis buat belanja rutin, bukan perbaikan sekolah," tegas Adam.
Tak kalah serius, Koalisi menyoroti temuan BPK RI terkait kesalahan penganggaran di 27 OPD. Ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kultur birokrasi yang belum akuntabel.
"Ini bukan soal teknis, tapi soal integritas dan profesionalisme birokrasi. Harus ada evaluasi serius terhadap pejabat terkait," ujarnya.
Kondisi jalan juga tak luput dari kritik. Adam menyebut masih ada 445 titik jalan rusak di berbagai kecamatan. "Ada perbaikan, tapi tambal sulam. Drainasenya juga tidak dibenahi, jadi kerusakan akan terus terulang."
Dengan berbagai catatan tersebut, Adam menegaskan bahwa Fraksi Golkar menolak menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dia juga mengklaim bahwa 7 parpol dalam Koalisi Sidoarjo Maju juga menolaknya.
"Ini bentuk tanggung jawab politik kami. APBD harus berpihak pada rakyat, bukan hanya formalitas laporan anggaran," pungkasnya.
(dpe/abq)
