.webp)
Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong Sekolah Rakyat bisa menampung anak-anak penyandang disabilitas. Kuota yang diharapkan sampai 10 persen dari pagu.
"Kalau harapan kami minimal 10 persen, dari multiragam disabilitas," ujar Komisioner KND Jonna A Damanik kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).
Jonna menyatakan, bahwa undang-undang mengamanatkan dalam sistem pendidikan bagi disabilitas adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pendidikan inklusif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pihaknya melihat dalam pelaksanaannya masih kurang. Maka dengan hadirnya Sekolah Rakyat diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus dapat tertampung.
"Mudah-mudahan dengan sekolah rakyat dalam konteks besaran mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui alat pendidikan dengan boarding sistem itu, juga bisa terakses oleh teman-teman disabilitas," ungkapnya.
Jonna mengaku, pihaknya tengah menyusun panduan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menjadi bagian kuota calon siswa di Sekolah Rakyat.
"Itu dari sistem aksesibilitas, infrastruktur, non-infrastruktur, kurikulum, dan seterusnya. Kami diminta menyusun brief perspektif inklusif disabilitas di Sekolah Rakyat," akunya.
Komisi Nasional Disabilitas juga mengharapkan kehadiran Sekolah Rakyat bagi penyandang disabilitas hanya penyelesaian di sektor pendidikan saja.
Melainkan juga dapat menjadi tempat pembentukan karakter bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Selain melakukan upaya pemberdayaan bagi ekonomi keluarga. Karena semangat besar Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Ayo diupayakan bersama, karena konsep besar Sekolah Rakyat bagaimana anak-anak mendapatkan akses pendidikan. Tetapi ada plusnya, yakni pembentukan karakter sekaligus dia tidak hanya bersekolah tetapi keluarganya dibantu," tegasnya.
Jonna turut mendorong keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Karena sudah banyak penyandang disabilitas yang menjadi guru, tinggal nanti diatur sistem perekrutannya.
"Sampai akhir Juni, kami melaksanakan assessment modalitas penyelenggara Sekolah Rakyat. Itu berkaitan dengan infrastruktur, kurikulum, calon tenaga pendidik, penyelenggara boarding," katanya.
"Banyak teman-teman disabilitas jadi guru maupun pendamping. Itu sudah kami masukkan termasuk kurikulum yang sedang disusun agar memperhatikan personal assessment," pungkasnya.
(auh/hil)
