.webp)
Eri Cahyadi dan Armuji kembali menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk periode 2025-2030. Pada periode kedua ini, keduanya dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, khususnya terkait infrastruktur kota.
"Efisiensi anggaran menambah isu. Infrastruktur minimal ada jalan, transportasi umum, dan penanganan banjir. Tantangan sekarang pada anggaran, terutama di tahun 2025 terkait efisiensi anggaran," ujar Pengamat Tata Kota dan Transportasi dari ITS, Putu Rudy Setiawan, Sabtu (22/2/2024).
Rudy menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak bisa serta-merta diterapkan pada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa kabupaten/kota memiliki otonomi, termasuk dalam pengelolaan fiskal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Otonomi juga di bidang fiskal, tidak bisa diintervensi. Itu uang mereka, tidak bisa diatur-atur," tambahnya.
Menurut Rudy, berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), tidak ada anggaran untuk reservasi jalan karena alokasi pemeliharaan jalan nasional nol. Hal ini berpotensi menyebabkan jalan nasional yang menjadi urat nadi perekonomian tidak terawat.
"Kalau anggaran pemeliharaan jalan dibuat nol, bisa saja di Instruksi Presiden (Inpres) tidak perlu ada pemeliharaan jalan sama sekali. Ini bisa kacau, karena jalan nasional yang rusak akibat hujan mungkin akan dibiarkan begitu saja," jelasnya.
Ia juga mengkritisi arah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap masih belum jelas. Rudy menilai perubahan kebijakan yang sering direvisi menimbulkan ketidakpastian, termasuk di Kota Surabaya.
"Hingga kini saya tidak tahu mana yang pasti dari Inpres No. 1 Tahun 2025 itu. Efisiensi di sisi administratif, seperti biaya perjalanan atau seminar, bisa dimengerti. Namun, jika menyasar infrastruktur, ini akan memunculkan banyak pertanyaan dan ketidakpastian," katanya.
Rudy khawatir efisiensi anggaran pada sektor infrastruktur akan mempengaruhi target pembangunan di Surabaya. Salah satunya, proyek jalan tol timur yang membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
"Kalau pendanaan dari pusat dinolkan, pembangunan jalan tol itu bisa terganggu. Bisa jadi penyelesaiannya tertunda hingga 2026, 2027, atau bahkan tidak jelas kapan," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ketidakpastian ini bukan hanya menjadi tantangan di Surabaya, tetapi juga di berbagai daerah lain yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
"Ini yang memprihatinkan dari sisi infrastruktur. Sebenarnya bukan tantangan di Surabaya saja, tetapi ketidakpastian ini menjadi masalah lebih luas," tutup Rudy.
(ihc/iwd)
