.webp)
Sejumlah kepala daerah di Jatim yang diusung PDIP jadi serbasalah saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendadak mengeluarkan instruksi agar mereka menunda keikutsertaan pada retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Beberapa di antara mereka memilih menunggu, lainnya nekat berangkat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi misalnya setelah pelantikan kepala daerah Kamis (20/2) disebut masih bertahan di Jakarta. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat dihubungi detikJatim.
"Masih di Jakarta (Eri Cahyadi pagi tadi). Kalau aku kan memang ndak (ikut retret penuh) kalau wakil," kata Armuji saat dihubungi detikJatim, Jumat (21/2) Dia mengaku sudah kembali ke Surabaya karena memang tidak dijadwalkan ikut retret sejak hari pertama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri Cahyadi sendiri, hingga Jumat malam tidak bisa dihubungi. Tidak jelas bagaimana kelanjutannya, apakah Eri tetap bertahan di Jakarta menunggu instruksi lanjutan dari Megawati atau tetap bertolak ke Magelang.
Lain halnya dengan Fandi Akhmad Yani, Bupati Gresik. Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan mengatakan bupati yang akrab disapa Gus Yani itu sebenarnya sudah sampai di Magelang tapi tidak ikut retret sesuai instruksi Ketum PDIP.
"Karena Bupati Gresik adalah kader parpol, tentu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri perlu dan wajib dilaksanakan. Pascadilantik oleh Presiden Prabowo, beliau langsung berangkat menuju Magelang. Namun belum masuk ke lokasi Akmil tempat kegiatan berlangsung. Gus Yani tidak ikut retret sesuai instruksi DPP," kata Mujid saat dikonfirmasi detikJatim.
Ada juga kepala daerah yang sudah tiba di Magelang tapi sayangnya tidak ada kabar apakah yang bersangkutan jadi ikut retret atau tidak. Dia adalah Ony Anwar Harsono, Bupati Ngawi.
Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto menyatakan saat dirinya terakhir ketemu dengan Ony sebelum adanya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang bersangkutan mengaku langsung ke Magelang usai pelantikan.
"Kalau waktu ketemu saya kemarin usai pelantikan bilang mau langsung ke Magelang. Saya masih perjalanan dari Jakarta. Kalau kemarin rencananya dari Jakarta pak Bupati langsung langsung hari ini ada di Surabaya kemudian setelah Surabaya nanti Yogyakarta dan Magelang," katanya kepada detikJatim.
Sejak pagi detikJatim berupaya menghubungi sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP. Namun sebagian besar di antara mereka memilih bungkam. Di antaranya Bupati Probolinggo Zulmi Noor Hasani, Bupati Magetan Sujatno, juga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Bupati Malang Tetap Ikut Retret
Ada satu kepala daerah yang tergolong nekat, yakni Sanusi, Bupati Malang. Sekda Malang Nurman Ramdansyah menegaskan bahwa Sanusi akan berada di Magelang untuk mengikuti retret hingga 28 Febuari 2025.
"Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang," kata Nurman dikonfirmasi detikJatim.
Jubir Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah di Pilbup Malang 2024 Achmad Kusaeri menegaskan kehadiran Sanusi ke Magelang untuk mengikuti retret tidak bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap partai. Sebab, Sanusi tidak hanya didukung oleh PDIP.
"Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai. Tapi terlebih untuk menghormati pemerintah," ujar Kusaeri.
Kusaeri menjelaskan, selain didukung PDIP pasangan Sanusi-Latifah juga dapat rekomendasi dari PKB, NasDem, Gerindra, juga dari PSI yang merupakan partai nonparlemen di Malang.
Pesan Simbolik di Balik Instruksi Megawati
Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menilai instruksi Megawati itu adalah bagian dari manuver politik PDIP terhadap pemerintah. Selain itu, dia menilai instruksi ini juga untuk menguji kesetiaan kader untuk tegak lurus terhadap instruksi partai.
Verdy melihat setidaknya ada 2 hal yang bisa dimaknai dari seruan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya. Pertama adalah politik simbolik, seakan-akan menunjukan 'Siapa yang lebih berkuasa', bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukan presiden.
"Melainkan partai yang mengusung mereka. Ini mengandung pesan simbolik bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," katanya.
Hal kedua yang Verdy cermati dalam pernyataan Megawati adalah bentuk perlawanan politik. Permintaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret adalah bentuk sikap terbuka sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kedua, bentuk perlawanan politik. Larangan ini bisa dilihat sebagai sikap oposisi terbuka yang lebih tegas. Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai," tegasnya.
"Bisa jadi ini adalah strategi untuk 'menekan pemerintah' dalam keputusannya melalui KPK yang melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP. Dalam konteks itu dinilai ada kepentingan partai yang merasa tidak diakomodasi," sambungnya.
(dpe/iwd)
