.webp)
Beredar desas-desus kembalinya Ujian Nasional (UN) usai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian. Hal tersebut menuai beragam tanggapan, termasuk dari pakar pendidikan.
Diketahui, urusan pendidikan dari tingkat SD-SMA berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pakar pendidikan Jatim Isa Anshori pun mewanti-wanti agar kebijakan Ujian Nasional (UN) sebaiknya tidak diadakan kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ditarik UN seperti 10-15 tahun lalu kita mundur. Banyak anak stres, tiap mau ujian anak kesurupan massal dan sebagainya karena mereka tertekan. Seolah bahwa hanya negara yang punya kebutuhan untuk standarisasi, sementara anak-anak kebutuhannya tidak terakomodasi," ujar Isa saat dihubungi detikJatim, Senin (11/11/2024).
Isa menegaskan, kebijakan pendidikan semestinya tidak boleh maju mundur. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan secara serius dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik.
"Pendidikan harus berkembang dan lebih manusiawi dan humanis. Pendidikan itu bukan kepentingan guru, sekolah, negara tapi kepentingan peserta didik harus diakomodasi," tegasnya.
Termasuk kebutuhan dari anak-anak disabilitas juga perlu diperhatikan. Isa mengatakan, jika anak-anak disabilitas dipaksa untuk mengikuti standarisasi UN dari negara, maka mereka tidak akan pernah bisa setara.
"Siswa kita kan beragam, kalau distandarisasi secara nasional kasihan mereka yang tidak bisa memenuhi," katanya.
Selain mewanti-wanti agar UN sebaiknya tidak diadakan kembali, Isa juga memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Di antaranya, agar memberikan kewenangan pada sekolah untuk melalukan assesment peserta didik sesuai kompetensinya.
"Kalau perlu ada standarisasi bisa dilakukan lewat indeks sekolah, lalu sekolah diberi otoritas untuk melakukan assesment terhadap muridnya masing-masing. Uji anak sesuai kompetensinya," jelas Isa.
Dirinya pun mendorong agar pemerintah juga bisa fokus melakukan pembenahan terkait kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan saat ini.
"Kebijakan KTSP dan kurikulum merdeka yangs sudah dijalankan itu memanusiakan manusia, kalau ada kelemahan maka kelemahan itu harus ditutup sehingga jadi sempurna," ungkapnya.
Dilansir dari detikEdu, sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu'ti MEd menjelaskan jika kebijakan pendidikan di masa pemerintahannya akan diambil dengan hati-hati. Ia pun menyinggung kemungkinan kembalinya Ujian Nasional (UN).
"Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu," ujarnya kepada wartawan usai serah terima jabatan Menteri Dikbudristek ke Menteri Dikdasmen, Menteri Diktisaintek, dan Menteri Kebudayaan di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024) ditulis Jumat (8/11/2024).
(irb/hil)
