.webp)
Fenomena kekurangan siswa baru tengah terjadi di sejumlah sekolah di Jawa Timur. Termasuk di tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono turut buka suara terkait fenomena kekurangan siswa baru tersebut.
detikJatim bertemu dengan Pj Gubernur Jatim usai acara di Kota Blitar, Adhy menyebutkan jalur zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) memang menjadi perhatian khusus. Meskipun jalur zonasi disediakan untuk memfasilitasi siswa yang berada di wilayah terdekat dengan lembaga sekolah.
"Kita sampaikan terkait konsentrasi terhadap PPDB zonasi. Tapi persoalannya memang keinginan masyarakat untuk sekolah di negeri dengan sistem zonasi tidak bisa dipenuhi semuanya. Karena memang semua persyaratan harus dipenuhi, supaya adil," terangnya saat di Balai Kusumowicitro Kota Blitar, Jumat (12/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Puluhan SMP di Blitar Kekurangan Siswa Baru |
Menurut Adhy, jalur zonasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Zonasi digunakan sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi siswa yang berada di wilayah yang sama dengan sekolah.
Sehingga sekolah mendapatkan siswa baru dengan jumlah yang sama dengan sekolah lain. Namun, adanya jalur zonasi juga tidak berjalan mulus. Sebab tidak semua sekolah mendapatkan siswa baru, dan sebaliknya tidak semua siswa baru mendapatkan sekolah yang berada satu wilayah.
"Zonasi itu ada plus dan minusnya. Nah ini harus disikapi. Setuju (perubahan), saya memang akan membahas kembali usulan untuk zonasi yang proporsional. Sehingga bisa memuaskan semuanya," jelasnya.
Selain zonasi, lanjut Adhy, pihaknya juga tetap memperhatikan sekolah yang kekurangan siswa baru. Termasuk anggaran dari pemerintah kepada sekolah negeri/swasta tetap akan berjalan meskipun jumlah siswa baru mengalami penurunan.
"Kemudian yang terjadi ketika siswa berkurang adalah persoalan kemampuan finansial. Tapi kita tetap melaksanan kebijakan bahwa anggaran (pendidikan) tetap berjalan walaupun dengan jumlah siswa yang berkurang," katanya.
Adhy menegaskan, seluruh anak maupun siswa baru harus mendapat sekolah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi pendidikan masing-masing anak. Itu karena sekolah disediakan gratis oleh pemerintah.
"Pokoknya tidak ada anak yang tidak bisa sekolah atau tidak dapat sekolah, karena semuanya gratis. Jadi harus terfasilitasi semuanya," tandasnya.
(irb/fat)
