.webp)
Wapres KH Ma'ruf Amin angkat bicara soal gaduh peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan data masyarakat.
Awalnya Ma'ruf ditanya awak media soal evaluasi terhadap Menkominfo Budi Arie dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Ma'ruf menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo.
"Saya kira soal mengkaji itu saya pernah katakan itu bahwa hak prerogatif presiden, itu kan jabatan politis. Jadi itu saya kira nanti presiden yang akan melakukan evaluasi politik perlu atau tidaknya," kata Ma'ruf Amin usai membuka acara Asian-Pasific Aquaculture (APA) di Surabaya, Kamis (4/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan keamanan, data termasuk meningkatkan sumber daya manusia.
"Tetapi bahwa pembiayaan dan juga sumber daya manusia yang mumpuni itu saya kira iya. Itu memang harus, itu sudah menjadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan di mana kesalahannya, kekurangannya, itu akan terus dievaluasi," jelasnya.
Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki kesalahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dalam menjaga data warga.
"Oleh itu, masalah-masalah menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara dan juga sumber daya yang ada tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah. Terlepas dari adanya dari hacker yang dia mengatakan begini-begini, terlepas daripada itu pun ini jadi komitmen pemerintah," tandasnya.
(irb/dte)
