.webp)
Sebuah video berisi rekaman suara dugaan money politics tersebar di grup-grup WhatsApp. Video itu berjudul 'Politik Uang oleh Caleg PDIP dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud di Kabupaten Malang.
"Sore sekitar pukul 4, ketua RT 05 RW 09 Dino membagikan sebuah jilbab putih sama centong yang bertuliskan Ganjar dan dia bilang ada tambahannya, ini hanya awal saja," kata salah seorang lelaki dalam rekaman itu seperti dilihat detikJatim, Senin (12/2/2024).
Pria tersebut melanjutkan, keesokan harinya, Ketua RT05/RW09 bersama petugas KPPS datang membagikan surat suara bersama amplop. Isinya Rp 50 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besoknya sore setelah Magrib menjelang Isya ketua RT 05 RW 09 Dino Cahyono sama ketua KPPS 25 Ipung sama anggota TPS Tommy itu membagikan surat suara bersama amplop di dalamnya ada yang Rp 50 ribu," katanya.
Pria yang belum diketahui identitasnya itu melanjutkan bahwa pemberi amplop juga mengarahkan agar mencoblos caleg tertentu. Ia juga diminta untuk mencoblos pasangan Ganjar dan Mahfud.
"Kemudian diarahkan untuk mencoblos Zulham dari PDI nomor urut 3 sama Ganjar-Mahfud," ujar pria dalam rekaman itu.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Hazairin menyatakan, pihaknya sedang mendalami beredarnya video tersebut. Dugaan money politics itu terjadi di Talok, Kecamatan Turen.
"Masih kami dalami untuk hal lebih lanjut akan kami sampaikan kalau perkara tersebut sudah jelas," terang Hazairin kepada detikJatim, Senin (12/2/2024).
Hazairin mengaku pihaknya sudah bergerak sejak Minggu (11/2) malam, setelah mengetahui adanya dugaan politik uang untuk mencoblos paslon dan caleg tertentu. Bawaslu juga sudah mengirim surat ke KPU karena dugaan politik uang itu juga melibatkan oknum KPPS.
"Sudah kami tindak lanjuti tadi malam, sudah kami klarifikasi terlapornya dan saat ini masih kami dalami hal tersebut. Bawaslu sudah menindaklanjuti dengan bersurat kepada KPU," tegasnya.
2 Anggota KPPS di Turen mengundurkan diri. Baca halaman selanjutnya...
"Kami telah menerima surat pengunduran diri dari KPPS di Turen. Ada dua orang yang mengundurkan diri," ungkap anggota KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika kepada detikJatim, Senin (12/2/2024).
Mahardika menambahkan, dua petugas KPPS yang mengajukan surat pengunduran diri adalah Rudi Cahyono dan Tommy Suryono. Keduanya resmi mundur sebagai KPPS per Senin, 12 Febuari 2024.
"Surat pengunduran diri dari anggota KPPS TPS 25 Desa Talok, Kecamatan Turen, per tanggal 12 Februari 2024 atas nama Rudi Cahyono dan Tommy Suryono," imbuhnya.
KPU menyebut, PPS Talok kemudian menggelar rapat pleno untuk melakukan pemberhentian kepada dua petugas KPPS yang telah mengajukan pengunduran diri. Selanjutnya, proses pergantian dan pelantikan KPPS yang baru akan segera dilakukan.
"Untuk KPPS pengganti telah didapatkan penggantinya dan akan dilakukan pelantikan pengganti KPPS malam ini (Senin) oleh ketua PPS Talok," ujar Mahardika.
Setelah pelantikan anggota KPPS baru, pelaksanaan pemilu di TPS 25 Desa Talok tetap dapat dijalankan. Jumlah anggota KPPS-nya tetap ada 7 orang.
Terkait dengan alasan pengunduran diri, kedua orang tersebut tidak menyebutkan dugaan money politics. Mereka mundur karena alasan pribadi.
"Klarifikasi yang dilakukan PPS kepada yang bersangkutan tentang alasan mundurnya yaitu alasan kesibukan pekerjaan lain. Pengakuan dari yang bersangkutan bahwa pengunduran diri dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Maka PPS kemudian menerbitkan Berita Acara penggantian KPPS," kata Mahardika.
KPU Malang sendiri tidak memperdalam soal dugaan money politics yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Sebab, mereka lebih dulu mundur sebelum diperiksa.
"Proses tersebut (mengundurkan diri) dilakukan sebelum kami melakukan pemeriksaan, karena sudah bukan anggota badan adhoc, maka kami tidak melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kepada yang bersangkutan," tutur Mahardika.
Adanya viral dugaan politik uang di Kabupaten Malang ini direspons oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Imam Priyono. Dia menegaskan bahwa pihaknya melarang segala bentuk politik uang. Dia pun meminta Bawaslu mendalami video viral tersebut.
"Tentunya kami melarang terjadinya politik uang dan mendorong demokrasi yang sehat. Temuan ini kami persilakan Bawaslu untuk mendalaminya," kata Imam dilansir dari detikNews, Senin (12/2/2024).
Dia mengapresiasi partisipasi publik dalam mengawal Pemilu 2024. Meski demikian, Imam juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati supaya terhindar dari fitnah.
"Kami mengapresiasi partisipasi publik dalam pemilu. Tapi, kita semua memang perlu teliti sehingga terhindar dari fitnah," pungkasnya.
Simak Video "Video Kelakar AHY: Pelajaran dari Pemilu 2024, Jangan Sembarangan Kasih Nilai"
[Gambas:Video 20detik]
(hil/dte)
