.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan saat ini ekonomi masyarakat Indonesia meningkat. Pembagian sertifikat tanah oleh BPN turut mengambil peran.
Hadi menyebut dampak penuntasan sertifikat tanah dalam peningkatan perekonomian masyarakat adalah manfaat sertifikat itu sebagai agunan perbankan.
"Apa dampak ekonominya terhadap masyarakat (dari pembagian sertifikat). Yakni dampak hak tanggungan dari masyarakat yang kita bagikan (sertifikat tanah)," ujar Hadi usai penyerahan sertifikat kemasyarakatan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (31/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi menyampaikan bahwa saat ini uang negara yang dicairkan untuk masyarakat dari agunan sertifikat mencapai Rp 66,7 triliun. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari nilai APBN.
"Dampak ekonomi bagi masyarakat yakni hak tanggungan yang kita bagikan, beredar uang di masyarakat di seluruh Indonesia Rp 66,7 triliun. Atau hampir dua kali APBN itu di masyarakat berupa hak tanggungan," ungkap Hadi.
Hadi juga mengatakan bahwa saat ini kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan 126 juta bidang tanah agar bersertifikat. Dari jumlah itu baru 110 juta bidang tanah terselesaikan.
"Untuk sertifikasi tanah aset milik masyarakat sudah mencapai 110 juta bidang selesai, dari 126 juta bidang yang harus kita selesaikan," papar Hadi.
Hadi menyampaikan bahwa dari 126 juta bidang tanah yang harus diselesaikan tahun 2024 ini meliputi aset pribadi masyarakat maupun aset transmigrasi.
"Itu baik aset masyarakat maupun transmigrasi yang haris diselesaikan proses sertifikatnya," ujar Hadi.
"Kami terus berikan aset masyarakat (sertifikat) baik untuk pelepasan kawasan hutan dari program strategi nasional 4,1 juta hektare baru terealisasi 1,7 juta hektare dan sudah sertifikat sekitar 700 ribu bidang. Kami harapkan punya dampak ekonomi untuk hak tanggungan," tandas Hadi.
Pada momen yang bersamaan, juga dilakukan penandatanganan tujuh prasasti gedung baru dan gedung arsip di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
Tujuh prasasti itu adalah Gedung Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo serta Renovasi Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
Dalam kunjungan kerja di Jawa Timur ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, para Staf Khusus dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Jonahar beserta Kepala Kantor Pertanahan setempat serta sejumlah kepala daerah beserta jajaran Forkopimda setempat.
(dpe/iwd)
