.webp)
Presiden Jokowi menyerahkan ribuan sertifikat tanah bagi masyarakat Jatim. Saat menyerahkan sertifikat yang berlangsung di Sidoarjo itu, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Adapun sertifikat yang diserahkan terdiri dari sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan sertifikat tanah wakaf.
Sertifikat hasil PTSL dan redistribusi tanah diserahkan di GOR Delta Sidoarjo. Hadir sebanyak 4.000 orang penerima yang berasal dari kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 4.000 penerima sertifikat itu sebanyak 3.200 di antaranya adalah penerima sertifikat tanah program PTSL, sedangkan 800 orang lainnya menerima sertifikat redistribusi tanah. Sertifikat tersebut dibagikan secara langsung oleh Jokowi kepada 12 orang perwakilan penerima.
Presiden Joko Widodo menyampaikan sertifikat tanah ini adalah bukti alas hak hukum atas tanah. Memiliki sertifikat itu sangat penting menghindari adanya sengketa lahan pertanahan.
"Pentingnya memiliki sertifikat tanah, kalau ada sengketa sudah ada bukti yang berkekuatan hukum," kata Jokowi dalam sambutan usai menyerahkan sertifikat di GOR di Sidoarjo, Rabu (27/12/2023).
Jokowi menjelaskan percepatan pembuatan sertifikat tanah ini untuk meredam konflik atau sengketa lahan. Karena tidak jarang, pemicu konflik itu karena pemilik tidak bisa membuktikan kepemilikan lahannya sendiri.
"Inilah usaha kami mempercepat sertifikat tanah. Ini juga berkat kerja keras kantor BPN, baik dari kabupaten, provinsi, dan pusat," jelas Jokowi.
Jokowi menerangkan sejak 2015 ada 126 juta lahan tanah yang harus disertifikatkan, tapi baru 46 juta yang sudah diproses. Artinya, masih 80 juta yang belum bersertifikat sehingga konflik lahan di Indonesia cukup banyak.
 Presiden Jokowi dalam penyerahan sertifikat kepada masyarakat di GOR Delta Sidoarjo. (Foto: Suparno/detikJatim) |
"Bener, ada yang dengan tetangganya, ada saudara dengan saudara, antarmasyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan swasta," kata Jokowi.
Padahal saat itu BPN setiap tahun telah mengeluarkan 500.000 seluruh Indonesia. Kalau itu terus berlangsung, warga harus menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya.
"Artinya Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun. Ada yang mau nunggu 160 tahun dapat sertifikat? Silakan maju. Kalau ada yang mau silakan maju di sini saya beri sepeda," kata Jokowi.
Kemudian, kata Jokowi, dia meminta BPN untuk mempercepat penyertifikatan tanah. Terutama tahun depan. Kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan.
"Tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya," kata Jokowi.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras mati-matian dari kantor BPN kabupaten, kantor BPN provinsi, juga kantor BPN di pusat. Dengan memiliki sertifikat ini nanti bisa meredam konflik lahan meredam sengketa-sengketa tanah antar warga dan juga antar warga dengan perusahaan," tandas Jokowi.
Sementara untuk Jawa Timur dari estimasi jumlah seluruh bidang tanah 19,9 juta bidang, 16,5 juta di antaranya sudah terdaftar dan tersisa 3,4 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Dari proses pendaftaran tanah itu ada penambahan nilai ekonomi.
Sejak dilaksanakan pada 2017, penambahan nilai ekonomi dari hasil penyertifikatan tanah mencapai Rp 6.066,7 triliun dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.
Khusus untuk penambahan nilai ekonomi di Jawa Timur tahun 2022 saja mencapai Rp 116,6 triliun dan 95%-nya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.
(dpe/iwd)
