.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan ada 242 ribu tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Indonesia. Tanah wakaf terbanyak ada di Jawa Timur.
Hadi menyebutkan bahwa penuntasan sertifikat 242 ribu tanah wakaf di Indonesia itu sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu oleh pemerintah Indonesia, termasuk penyertifikatan tanah wakaf di Jatim.
"Paling banyak adalah Jawa Timur, Surabaya ada 10 ribu," ujar Hadi saat melakukan kunjungan kerja di Ponpes An-Najiyah, Sidosermo, Surabaya, Rabu (31/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kegiatan di Ponpes An-Najiyah itu Hadi menyerahkan sebanyak 11 sertifikat tanah wakaf terhadap pengurus Ponpes.
"Baru saja saya menyerahkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 11 sertifikat," ujar Hadi usai acara penyerahan sertifikat tanah wakaf.
Hadi pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan program sertifikasi tanah wakaf. Dia meminta jajaran ATR/BPN pro aktif berkoordinasi dalam hal sertifikat tanah wakaf.
"Dan 2024 permasalahan tanah wakaf sudah selesai, tidak ada lagi. Sisanya kita koordinasi dengan Kemenag. Kalau ada data, saat ini ada langsung kita selesaikan," jelasnya.
 Menteri ATR/BPN serahkan 10.000 sertifikat Tanah Wakaf di Surabaya/ Foto: Esti Widiyana |
Ia mengatakan bahwa ketika kementeriannya mendapatkan informasi adanya tanah wakaf akan segera dicek. Selanjutnya, tanah itu akan diuruskan hingga mendapatkan sertifikat.
"Selama ini justru kita mendatangi tempat yang memang ada informasi tanah wakaf, baru kita langsung sertifikat," katanya.
Pengasuh Ponpes An-Najiyah H Mas Muh Yusuf mengatakan sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah sempat mendatangi ponpesnya untuk membahas terkait tanah wakaf.
Sertifikat tanah wakaf ponpes yang dia pimpin sebenarnya telah ditunggu-tunggu sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Kini dia bersyukur pada akhirnya sertifikat tanah di ponpesnya terwujud.
"Waktu Bu Khofifah ke sini, tanya masalah sertifikat. Dibilang sama adik saya, yang luar sudah punya sertifikat semua. Yang dalam nggak punya, jumlahnya 1,4 hektare. Itu yang banyak pondoknya," kisahnya.
"Lalu Bu Khofifah panggil BPN. Ketemu. Pertanyaannya hanya satu, apa ada sengketa? Ndak ada. Jadi sertifikat ini sudah diangan-angankan mulai dari (Indonesia) merdeka hingga sekarang, Alhamdulillah," pungkasnya.
(dpe/fat)
